Korban Likuefaksi Balaroa Palu Kerap Jadi Korban Penjarahan

Salah satu warga sedang memotong besi di lokasi likuefaksi Perumnas Balaroa Palu, Sabtu (6/4). Foto: Dok. PaluPoso

Warga korban likuefaksi Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, kembali mempertanyakan semua bantuan yang masuk pada saat bencana alam kepada Pemerintah Kota Palu.

Hal itu mencuat pada rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri warga Balaroa dan Petobo bersama instansi terkait Pemerintah Palu, Forkopimda Kota Palu, anggota legislatif Kota Palu, Jumat (21/6), di DPRD Kota Palu.

Ketua Forum Korban Likuefaksi Keluarah Balaroa, Abdul Rahman Kasim, meminta Pemerintah Kota Palu agar transparan mengenai seluruh bantuan dana yang masuk pasca bencana alam yang berasal dari masyarakat Indonesia maupun luar negeri, termasuk pos-pos pemanfaatannya.

"Saya mau tanyakan, kemana semua bantuan dana dari masyarakat, pemerintah provinsi se Indonesia maupun luar negeri yang masuk pada saat bencana alam. Seharusnya Pemerintah Kota Palu harus transparan terkait hal tersebut. Sehingga masyarakat mengetahui ke mana semua aliran dananya," ujarnya.

Pencari rongsokan barang milik korban bencana likuefaksi di Balaroa Palu. Foto: Dok. PaluPoso

Ia juga meminta kepada pemerintah agar masyarakat terdampak bencana dilibatkan dalam setiap kegiatan. Sehingga semua polemik yang terjadi di tempat pengungsian bisa terpecahkan. Karena yang mengetahui secara pasti semua kebutuhan mereka di tenda pengungsian adalah masyarakat.

"Kami memberi masukan kepada Pemkot Palu agar tidak bekerja sendiri, libatkan pihak yang berkompoten. Seperti legislatif, Forkopimda dan masyarakat penyintas. Karena yang merasakan bagaimana susahnya hidup di tenda pengungsian adalah warga," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Abdul Rahman Kasim mengungkapkan jika di shelter pengungsian Kelurahan Balaroa maupun eks lokasi likuefaksi Perumnas Balaroa, kerap terjadi penjarahan. Olehnya, dia meminta aparat keamanan untuk membantu mereka dalam menjaga keamanan wilayah mereka.

"Hingga saat ini, tidak ada patroli dan pengamanan dari aparat kepolisian di shelter pengungsian maupun eks lokasi likuefaksi. Sehingga penjarahan merajalela. Harta warga yang masih terkubur di area likuefaksi dijarah. kondisi tersebut hanya dibiarkan begitu saja, tidak ada tindakan dari aparat," ujarnya.