Mengatasi Problem Perawat, Sekdaprov Sulteng Wacanakan Perawat Mandiri

Sekdaprov Sulteng, Hidayat Lamakarate saat berfoto bersama perawat se Kota Palu pada acara seminar keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Palu, Minggu (23/6), di gedung Pogombo kantor Gubernur. Foto: Humas Pemprov Sulteng

Keluh kesah para perwat yang paling sering diadukan adalah mengenai ketimpangan kesejahteraan, kekeliruan penempatan dan terutama adalah sedikitnya ruang kerja.

Tiga permasalahan ini selanjutnya dibedah oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate, saat berbicara di hadapan para perawat se Kota Palu dalam seminar keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Palu, Minggu (23/6), di gedung Pogombo kantor Gubernur.

Menurut Hidayat, apresiasi yang terlalu tinggi bagi dokter disinyalir jadi salah satu faktor mengapa ketimpangan kesejahteraan terus terjadi diantara para tenaga kesehatan mulai dokter, perawat, bidan, apoteker dan sebagainya.

Olehnya, Ia mendorong para ahli profesi duduk bersama guna menyepakati dan lalu membuat regulasi pola pembagian insentif yang lebih proporsional.

Menyiasati problem kekeliruan penempatan lanjut Sekdaprov, apabila ada perawat yang dipromosi ke jabatan struktural atau yang bersangkutan ingin pindah ke dinas dengan tugas tanggung jawab yang tidak ada korelasi dengan keahlian, maka angka kredit yang bersangkutan akan dihentikan sementara dan baru aktif lagi jika Ia kembali ke perawat.

"Tapi sebenarnya saudara rugi karena nanti harus kembali lagi ke angka (kredit) terakhir," kata Sekdaprov mengingatkan.

Langkah ini jelasnya untuk memproteksi profesi perawat supaya tidak hilang tugas fungsionalnya yang dikhawatirkan akan membuat yang bersangkutan hilang kemampuan teknisnya.

"Ini akan Saya jaga jangan sampai ada tenaga kesehatan yang hilang tugas-tugas fungsionalnya," ujar Hidayat.

Sementara untuk menyelesaikan persoalan sedikitnya ruang kerja bagi tenaga perawat, diakui Hidayat cukup berat mengingat ruang-ruang di sektor pemerintah makin terbatas, khususnya melalui jalur penerimaan CPNS yang menyediakan formasi kesehatan khususnya perawat.

Meski demikian Ia tetap mendorong kabupaten/kota membuka formasi kesehatan dengan prioritas penempatan di wilayah terdepan dan terluar.

Guna menyalurkan perawat-perawat yang belum dipekerjakan di unit kesehatan pemerintah maupun swasta, maka Sekdaprov mengajukan gagasan perawat mandiri.

Gagasan ini kata Hidayat, sesuai pengamatan dan pengalaman pribadinya yang melihat ada masyarakat yang sanggup finansial tapi tidak punya cukup waktu menjaga keluarga yang sakit di rumah akibat kesibukan kerja, sehingga butuh jasa perawat untuk mengganti.

Ia menuturkan, pernah dirinya mengalami betapa sulitnya menemukan perawat yang bersedia menjaga pasien di rumah, padahal ia siap membayar insentif sesuai tarif yang diminta.

"Banyak perawat profesional yang mau kerja tapi belum dapat ruang kerja," ujarnya.

Peluang ini yang Ia harap bisa jeli dilirik PPNI supaya perawat bisa dihubungkan dengan lembaga atau orang yang mencari jasanya.

"Jangan sampai perawat makin banyak dan PPNI pusing bagaimana memfasilitasi yang mau bekerja," katanya.

"Dan berani berpikir keluar dari kebiasaan saat ini," tambahnya.