Pansus LHP BPK Minta Audit Khusus Penggunaan Dana COVID-19 Donggala

Ketua Pansus LHP BPK Alex. Foto: Jalu/PaluPoso

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Donggala, Sulawesi Tengah, berencana meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah untuk melakukan audit khusus terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Donggala tahun 2021.

Rencana tersebut disampaikan ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Alex. Menurut Alex rencana itu sejalan dengan rekomendasi DPRD Donggala meminta audit khusus ke BPK perwakilan Sulteng berdasarkan hasil kerja pansus I LHP BPK tahun anggaran 2021.

“Salah satu rekomendasi kita, yakni soal audit khusus dana COVID-19 tahun 2021. Meskipun dalam sajian LHP BPK tahun 2021 tidak menyebutkan secara eksplisit penggunaan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk penanggulangan COVID-19, namun saya minta pimpinan DPRD dapat meminta BPK RI perwakilan Sulteng melakukan audit khusus,” kata Alex, Kamis 11 Agustus 2022.

Alex mengatakan, penggunaan dana COVID-19 mendapat atensi dari publik, serta polemik penggunaan BTT luas dan perlu segera diberikan kepastian agar tidak berlarut-larut

Lebih lanjut Alex mengatakan, Pansus sudah bekerja secara maksimal untuk menghadirkan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun keterangan yang diberikan kepada Pansus terkait penggunaan APBD tahun 2021 tidak berkesesuaian dengan apa yang menjadi temuan BPK.

“LHP BPK 2021 menjadi perhatian masyarakat Donggala utamanya soal penggunaan dana COVID-19 yang berjumlah 31 miliar, makanya kita minta audit khusus agar ada kepastian dan tidak berlarut-larut,” ujarnya. *(BJ)