Pilkada 2020 dan 2022 Jadi Kereta Terakhir

Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, MP (Ketua Ispikani Sulteng). Foto: Istimewa

PILPRES 2019 telah mengantarkan Jokowi sebagai Presiden RI untuk periode kedua masa bakti 2019-2024. Harapan besar dari hampir semua orang, kiranya Jokowi-Ma'ruf mampu mempersiapkan landasan yang kuat menuju Indonesia Hebat 2050.

Tanda-tanda ke arah sana sudah terlihat ketika Jokowi-Prabowo bertemu di MRT pada sabtu 13 Juli 2019, dan berdialog sepanjang perjalanan dari Lebak Bulus menuju Senayan. Kedua tokoh nasional ini melepaskan semua perbedaan yang pernah ada, mengobati semua luka yang ada sebelum menjadi borok, demi merah putih dan demi NKRI.

Keduanya telah memberikan dan mempertontonkan tauladan yang baik untuk seluruh anak bangsa. Dampak yang langsung terlihat adalah pasar modal memberikan respons positif yang ditandai menguatnya nilai rupiah terhadap dolar. Namun disayangkan, masih ada saja kelompok yang belum rela keduanya bersepaham dan tidak perlu dipersoalkan.

Tantangan Berat

Jokowi-Ma'ruf menyadari akan menghadapi tantangan berat untuk merealisaikan lima program prioritasnya, yaitu Pengembangan Infrastruktur; SDM dan Teknologi; Reformasi Birokrasi dan Struktur; Investasi dan Ekspor; serta Penghematan APBN terhadap hal yang dipandang tidak penting. Setidaknya, ada tiga tantangan yang harus dicarikan solusinya.

Pertama, merangkul pihak yang menjadi lawan di saat Pilpres 2019 untuk kemudian membangun negeri ini bersama-sama, dan ini mulai terlihat ketika Jokowi-Prabowo bertemu untuk pertama kalinya di MRT rute Lebak Bulus-Senayan. Meskipun nantinya pihak Prabowo tetap memposisikan sebagai oposisi, ini tidak menjadi soal dan tidak mengapa, karena memang tetap dibutuhkan oposisi sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan.

Kedua, kabinetnya harus diisi oleh orang-orang yang visioner dan profesional untuk mempersiapkan landasan menjadi Indonesia Hebat 2050. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi selalu mengatakan akan mengisi kabinetnya dari kalangan partai dan nonpartai yang profesional serta dapat bertindak sebagai executor bila dipandang itu akan memberikan sebuah kemajuan.

Dan yang tidak kalah menariknya adalah keberanian melibatkan generasi milenial untuk mengisi kabinetnya. Pemikiran dan pola rekruitmen inilah yang menjadi pembeda dari kabinet-kabinet sebelumnya.

Ketiga, mempersiapkan Pilkada 2020 dan 2022 agar melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berorientasi kepada perubahan dan kemajuan. Semangat ini harus terus dibangun dengan memberikan eduksi dan kesempatan kepada figur-figur perubahan serta menghilangkan unsur fanatisme yang cenderung menghambat kemajuan.

Setidaknya, ada enam kriteria figur perubahan yang menjadi kebutuhan yaitu mereka-mereka yang selalu update, adaptif, inovatif, tidak birokratis, demokratis dan memiliki ketegasan. Usia bukan lagi menjadi pembeda, tetapi terletak kepada karakter dan model berpikir.

Kereta Terakhir

Pilkada 2020 dan 2022 adalah yang terakhir sebelum pelaksanaan Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Karena itu, kedua pilkada ini memiliki nilai strategis untuk melahirkan pemimpin visioner dan profesional di daerah.

Kedua pilkada ini dapat dikatakan sebagai “kereta terakhir”, kesempatan terakhir menuju ke stasiun tujuan. Bila kereta ini tidak ditumpangi, maka kesempatan untuk melahirkan pemimpin visioner dan profesional tidak akan digapai.

Harapan memanfaatkan potensi demografi 2028, potensi sumber daya alam menuju Indonesia Hebat 2050 akan berlalu begitu saja, dan tinggal kenangan serta catatan sejarah. Kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya dan menjadi kerugian besar bila tidak dimanfaatkan.

Ada tiga komponen penentu dalam melahirkan pemimpin perubahan di Pilkada 2020 dan 2022, yaitu partai yang memiliki hak usung, rakyat yang memiliki hak suara dan lembaga penyelenggara pilkada. Beberapa partai kini telah mereformasi dirinya menyesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Kader partai tidak lagi jadi prioritas harus diusung menjadi calon pemimpin daerah mewakili partainya, kesempatan telah dibuka bagi figur-figur diluar partai yang dipandang dapat membuat perubahan dan nantinya bisa membesarkan partai yang mengusungnya. Ini adalah sebuah perubahan bagi sebuah kemajuan dan patut diapresiasi.

Lembaga penyelenggara Pilkada dipandang sudah lebih baik dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun masih ada beberapa kelemahan di sana-sini yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan.

Dan yang terakhir adalah rakyat yang memiliki hak suara. Sejumlah kekhawatiran kini masih menghantui untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 dan 2022, yaitu dugaan masih dominannya politik transaksional atau money politic atas terpilihnya pasangan kepala daerah.

Politik Transaksional

Tantangan terbesar dalam Pilkada 2020 dan 2022 adalah praktik politik transaksional atau money politic. Data survei menunjukkan bahwa karena tingkat pendapatan per kapita rendah, maka money politic dapat mempengaruhi keputusan akan pilihannya.

Hal ini sejalan dengan referensi bahwa demokrasi akan berlangsung lebih baik bila pendapatan per kapita minimal mencapai 6.000 USD atau setara 84 juta rupiah/kapita/tahun. Sementara, pendapatan per kapita di negeri ini baru sekitar 3.900 USD atau setara 54 juta rupiah.

Seharusnya, referensi ini tidak boleh lagi jadi pembenaran untuk terus berlarut. Segenap anak bangsa harus bangkit dan membangun idealismenya untuk secara perlahan mengikis praktek-praktek transaksional. Penyelenggara pilkada lebih profesional melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga harapan menghasilkan sejumlah pemimpin perubahan di daerah dapat direalisasi.

Harapannya kemudian, pemimpin-pemimpin perubahan akan membawa negeri ini mempunyai pendapatan di atas 6.000 USD bahkan PricewaterhouseCooper (PwC) memprediksi di tahun 2050 pendapatan per kapita rakyat Indonesia dapat mencapai 31.000 USD. Ini adalah sebuah kesempatan terakhir, kereta terakhir untuk landasan menuju Indonesia Hebat 2050. Semoga.

Penulis: Hasanuddin Atjo (Ketua Ispikani Sulteng)