Setahun Usai Bencana Melanda, Wali Kota Palu Tak Malu 'Mengamen'

Wali Kota Palu, Hidayat. Foto: Amar Burase/PaluPoso

28 September 2019. Tepat setahun sudah peristiwa bencana gempa bumi, likuefaksi, dan tsunami melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Ribuan jiwa melayang. Sekitar 55 ribu rumah terkena dampak bencana di Kota Palu: 11 ribu unit rusak berat dan 7 ribu unit hilang.

Namun bencana tersebut tidak membuat warga Kota Palu patah arang untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Segala upaya dilakukan agar bisa kembali menata hidup. Ada pula dukungan Pemerintah Kota Palu dalam proses pemulihan pascabencana.

Wali Kota Palu, Hidayat, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palu dalam mengatasi persoalan mendasar para korban bencana di Kota Palu adalah dengan menggeser sejumlah mata anggaran dalam APBD 2018.

Walau kebijakan tersebut cukup berisiko tapi karena melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur yang porak-poranda, maka tak ada jalan lain selain melakukan pergeseran anggaran di APBD 2018.

Pergeseran anggaran ini, menurut Hidayat, berawal dari kebingungan yang dihadapinya sumber pembiayaan terhadap infrastruktur yang rusak akibat bencana. Sebab, pergerakan bantuan akan sangat terbatas jika dukungan infrastruktur sangat tidak memadai.

“Jadi dalam peristiwa itu, 14 hari sesudah bencana tersebut, saya juga langsung fokus ke infrastruktur. Saya perintahkan PU, jalan-jalan yang terbelah, bergelombang dan lainnya agar segera diperbaiki. Dan pada hari itu juga langsung dikerjakan, dengan waktu selama kurang lebih 2 bulan,” ujarnya saat berbincang dengan PaluPoso di rumahnya di Palu, Rabu (25/9).

Sangat disyukuri saat itu, kata Hidayat, selama pekerjaan infrastruktur jalan itu dibantu oleh pihak kontraktor lokal yang ada di Palu. Saat itu memang para kontraktor yang turut membantu mengerjakan jalan tanpa menanyakan soal anggaran dari pemerintah. Semata-mata mereka mengerjakan lebih dulu.

Selain pergeseran anggaran, Wali Kota Palu juga mengaku melobi berbagai pihak agar bisa membantu proses pemulihan pascabencana di Kota Palu. Proses lobi itu bahkan terkesan sudah bisa disebut 'mengamen'.

“Terus terang saja, saat ini saya 'mengamen' untuk melobi anggaran hunian tetap (huntap) seperti ke Yayasan Budha Tzu Cji, dengan dibantu 3.000 unit huntap. Karena Sigi juga membutuhkan, akhirnya saya bagi. Ke Sigi saya kasih 1.000 unit, ke Pemkot Palu 2000 unit,” kata Hidayat.

Meski belum sepenuhnya maksimal, kata Hidayat, upaya tersebut setidaknya bisa mengatasi beberapa persoalan mendasar penyintas. Baik menggunakan dana bantuan yang masuk dalam rekening posko Pemkot Palu maupun menggeser dana dalam APBD perubahan 2018 dan APBD 2019.

Masa Tanggap Darurat

Dimasa tanggap darurat, rentang waktu September hingga Oktober 2018, Pemkot mengoptimalkan dana bantuan untuk menyediakan logistik dan tenda-tenda bagi penyintas, meski dengan sumber daya dan anggaran yang terbatas.

Sumber pembiayaan tanggap darurat antara lain biaya tak terduga dalam APBD sebesar Rp 1,5 miliar lebih. Dana siap pakai BPNP sebesar Rp 250 juta, pergeseran APBD sebesar Rp 21,3 miliar lebih dan sumbangan pihak ke tiga Rp 3,2 miliar lebih.

Dana tersebut digunakan antara lain untuk menyediakan fasilitas penunjang di shelter pengungsian. Mulai dari penerangan, tandon air serta alas dalam tenda (floring) termasuk menyediakan fasilitas mandi cuci kakus (MCK).

Hidayat mengaku kala itu memerintahkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendistribusikan logistik sekaligus mendata korban bencana untuk kepentingan data pengungsi.

Di saat bersamaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Bappeda membuka ruang bagi warga untuk melaporkan kerusakan rumah dan keluarganya yang menjadi korban jiwa. Pendataan yang dilakukan Bappeda kala itu untuk kepentingan administrasi dana stimulan perbaikan rumah.

Sementara laporan korban jiwa untuk digunakan menjadi basis data pemberian dana santunan duka. Untuk memverifikasi kerusakan rumah, melalui dinas pekerjaan umum, Pemkot kemudian membentuk tim verifikasi dan validasi.

Hingga Agustus 2019 menurut Wali Kota Palu, dana stimulan ini sudah terealisasi. Sebanyak 1.594 pemilik rumah rusak berat telah memanfaatkan bantuan tersebut. BNPB memplot Rp 82 miliar untuk stimulan tahap pertama di Kota Palu.

Menyadari terbatasnya bantuan, pada Oktober 2018, Pemkot mengalokasikan sekitar Rp 36,1 miliar lebih APBD. Dana ini digunakan untuk pengadaan logistik penyintas. Yang diberikan 3 kali dalam seminggu bagi sedikitnya 42.666 jiwa pengungsi yang tersebar di shelter diseluruh kelurahan. Logistik diberikan sejak Oktober hingga Desember 2018.

Memasuki Januari 2019, bantuan jatah hidup (jadup) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tak kunjung tiba. Hingga akhirnya Pemkot Palu kembali mengalokasikan dana logistik dari APBD 2019 sebesar Rp 25,3 miliar lebih untuk menanggung logistik bulan Januari hingga Maret 2019 bagi 40,738 jiwa.

Pemkot Palu pada masa tanggap darurat juga mengalokasikan APBD sebesar Rp 600 juta lebih untuk membeli seragam sekolah dan meja belajar bagi anak-anak penyintas di shelter pengungsian. Penanganan kesehatan kurang lebih Rp 1 miliar lebih, pembangunan MCK sebesar Rp 1,4 miliar lebih.

Pembuatan penahan longsor pekuburan massal di Kelurahan Poboya sebesar Rp 75 juta. Penyediaan air bersih Rp1,5 miliar, penyediaan kayu dan flooring di shelter pengungsi Rp 692,5 juta, penerangan jalan dan jaringan sebesar Rp3,2 miliar lebih.

Menurut Hidayat, dana APBD yang digunakan dalam upaya pemulihan, sejauh ini telah menembus angka kurang lebih Rp 160 miliar.

Selanjutnya tahun 2019, Hidayat menyebut telah mengalokasikan Rp100 miliar APBD untuk membangun infrastruktur dalam kawasan hunian tetap (Huntap) di Kelurahan Tondo Talise, Kecamatan Mantikulore. Termasuk menganggarkan konsolidasi lahan untuk rencana lokasi Huntap di Kelurahan Petobo dan Balaroa.

Upaya Lobi

Hidayat mengatakan, telah menggalang sejumlah pihak swasta untuk membantu penuhi kebutuhan hunian tetap (huntap) bagi pengungsi.

Bahkan dari hasil lobi, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersedia menggandeng UNDP dan fashion week untuk proses pemulihan ekonomi masyarakat paska bencana. Termasuk bantuan Bekraf berupa bioskop gerimis bubar (misbar) untuk melengkapi fasilitas di Hutan Kota Kaombona Palu.

"Ini salah satu hasil perjalanan ke luar daerah," ujarnya.

Hidayat menjelaskan, pemanfataan dana bantuan bencana dilakukan dengan merujuk pada dua regulasi. Pertama Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Aturan Kepala BNPB membolehkan anggaran bantuan digunakan tanpa harus melalui mekanisme APBD. Sedangkan Permendagri, mengatur sebaliknya.

"Kalau ada dana bantuan yang belum digunakan maka itu artinya harus menunggu dulu mekanisme penganggaran APBD,"jelasnya.

Hidayat menyebut, beberapa realisasi penyaluran bantuan kebencanaan di Kota Palu dan Sulteng secara umum, sebenarnya tidak turun begitu saja. Contohnya, kata Hidayat, dana santunan, stimulan, dan jadup di Sulteng yang kini sudah mulai disalurkan. Sumber dana ini sebenarnya adalah dana hibah luar negeri di BNPB RI.

"Dana jadup itu bukan turun begitu saja ke empat kabupaten kota ini. Saya rapat langsung dengan Kepala BNPB, Sestama dan Deputi rehabilitasi dan rekonstruksi membahas percepatannya," beber Hidayat.

Dana yang kini kemudian mulai digulirkan dalam bentuk dana Jadup, santunan duka dan rencananya stimulan itu adalah dana hibah luar negeri di BNPB. Karena sampai saat ini Kementerian Sosial belum menganggarkan hal itu.

"Jadi ada sekitar Rp250miliar dana hibah di BNPB. Ini yang kami perjuangkan. Saat itu Kepala BNPB menyatakan bersedia menggunakan dana itu dulu sebelum dana dari Kemensos dialokasikan,"ujarnya.

Kemudian bantuan huntap dari Wali Kota Surabaya serta dari pemerintah kota lainnya. Sejauh ini, hasil dari 'mengamen' itu, Pemkot Surabaya kini tengah membangun 11 unit di Kelurahan Tondo. Bahkan, masih ada rencana bantuan dari wali kota lainnya.

“Ini semua sekali lagi kita 'mengamen'," katanya.

Selanjutnya dalam mendapatkan lahan untuk pembangunan huntap. Lahan yang notabene dikuasasi sejumlah perusahaan dalam Hak Guna Bangunan (HGB) kata Wali Kota Palu, tidak diperoleh begitu saja. Sering kali, menurut Hidayat, dirinya berseberangan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sebagian lahan itu.

Harapan Wali Kota Palu

Hidayat berharap semua masyarakat Kota Palu harus sabar dan ikhlas menerima musibah ini. Ia meminta seluruh elemen masyarakat segera menghentikan adanya bahasa-bahasa yang bisa menghambat upaya proses pembangunan di Kota Palu.

“Marilah kita bersatu untuk membangun kembali Palu ini. Karena kita semua ingin merasakan Palu ini terbangun, bukan orang lain. Mari kita Bersatu. Walaupun ada selisih pandangan, pemahaman dalam bencana ini, saya minta hentikan sudah. Mari kita bangun Palu. Karena Palu tidak akan terbangun apabila kita selalu hujat-menghujat, maki-memaki, saya kira persatuan dan kesatuan kita penting, hati kita untuk membangun kembali Palu,” ujar Hidayat.

Reporter: Amar Burase