Setahun Usai Bencana, Wali Kota Palu: Mari Bersatu Bangun Kembali Palu

Wali Kota Palu, Hidayat, saat menggendong seorang anak korban bencana Palu. Foto: Dok. Humas Pemkot Palu

28 September 2019. Tepat setahun sudah peristiwa bencana gempa bumi, likuefaksi, dan tsunami melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ada ribuan rumah rusak dan lenyap serta banyak korban meninggal akibat bencana itu.

Lantas, bagaimana proses pemulihan di Palu kini? Berikut wawancara khusus PaluPoso dengan Wali Kota Palu, Hidayat, di rumahnya di Palu, Rabu (25/9).

Wali Kota Palu, Hidayat, saat berdiskusi dengan para korban bencana Palu di salah satu huntara di Kota Palu. Foto: Dok. Humas Pemkot Palu

Pada 28 September 2019, peristiwa bencana Palu genap setahun, bagaimana perkembangan penanganan bencana Palu saat ini?

Penanganan bencana Palu saat ini sudah memasuki masa rekonstruksi. Pemerintah sedang melakukan tahapan-tahapan rekonstruksi tersebut.

Apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Palu selama penanganan bencana 28 September 2018 ini?

Ada banyak yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Palu, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan korban. Dalam pertemuan kita dengan Kementerian PUPR itu sudah ada perencanaannya. Untuk infrastruktur, saat ini yang sudah kita kerjakan adalah jalan, jembatan, dan huntap (hunian tetap).

14 hari sesudah bencana 28 September 2018, saya juga langsung fokus ke infrastruktur. Saya perintahkan Dinas PU, jalan-jalan yang terbelah, bergelombang, dan lainnya agar segera diperbaiki. Dan, pada hari itu juga, langsung dikerjakan dengan waktu selama kurang lebih 2 bulan.

Kita bersyukur saat itu, selama pekerjaan infrastruktur jalan itu dibantu oleh pihak kontraktor lokal yang ada di Palu. Saat itu memang betul-betul para kontraktor yang turut membantu mengerjakan jalan tanpa menanyakan soal anggaran dari pemerintah. Semata-mata mereka mengerjakan dulu.

Sebelumnya itu, saya sempat bingung juga. Bingung uang diambil dari mana sementara jalan-jalan tersebut sudah dikerjakan.

Karena kuasa Tuhan, pada saat itu saya dipertemukan dengan tim dari Dirjen Perimbangan Keuangan Depdagri. Saya ceritakan persoalan-persoalan ini kepada mereka yang berjumlah 15 orang saat itu di ruangan saya, bahwa saya saat itu tidak bisa tidur dan gelisah.

Tim Kemendagri tadi itu bertanya "kenapa tidak bisa tidur?". Saya katakan kalau jalan-jalan di Kota Palu yang mengalami kerusakan sudah diperbaiki semua, sementara saya tidak tahu mau ambil uang di mana lagi untuk pembayaran tersebut.

Tak lama kemudian, satu di antara mereka langsung berkata, "Pak Wali tidak usah khawatir, Pak Wali langsung tidur saja dulu. Serahkan ke kami untuk mengerjakan semua itu".

Selama 2 hari mereka kerjakan di Kantor Bappeda Kota Palu. Mereka geser semua anggaran. Setelah dua harinya itu, mereka langsung antar ke saya, dan menyodorkan untuk tanda tangan. Dan, saya bertanya, "ini apa?"

Mereka katakan kalau anggaran semua kita geser. Dan saat itu isinya penyampaian penggeseran anggaran baik ke DPRD maupun ke gubernur.

Dari situ saya sempat kaget, ternyata hal itu bisa dilakukan. Jadi biaya total keseluruhan pekerjaan jalan saat itu dengan menggunakan dana APBD sebanyak Rp 16 miliar.

Wali Kota Palu, Hidayat. Foto: Dok. PaluPoso

Berapa anggaran yang sudah dikucurkan dalam penanganan bencana ini?

Anggaran keseluruhan sekarang ini yang dikucurkan dalam penanganan bencana Palu ini sudah ratusan miliar rupiah dari dana APBD. Logistik Rp 50 milliar, jalan umum Rp 16 miliar, jalan huntap Rp 100 miliar, lengkliring Rp 3 miliar.

Dari APBD Kota Palu itu sendiri, kami juga menganggarkan baju anak sekolah sebesar Rp 600 juta. Untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 2 miliar selama dua kali perpanjangan masa darurat.

Kemudian pembelian flooring (dari tripleks) sebanyak 750 kubik, dan sudah dibagi-bagi ke tenda pengungsian untuk anak-anak agar tidak kena hujan.

Bagaimana pemerintah membangun kembali bangunan fisik yang hancur?

Untuk (bangunan) fisik tahun 2019 ini, Pemkot Palu menganggarkan Rp 100 miliar ke huntap untuk pembuatan infrastruktur jalan.

Pada anggaran perubahan 2019 ini, juga kami menganggarkan sebesar Rp 2 miliar untuk mendorong ekonomi masyarakat korban bencana. Mereka semua dibantu.

Ditahap tanggap darurat juga, Pemkot Palu membeli perahu sebanyak 50 unit bersama 50 unit motor tempel untuk para nelayan di Teluk Palu. Masuk di 2019 ini, ada sebanyak 250 perahu kami anggarkan untuk para nelayan.

Terus terang saja, saat ini saya mengamen untuk melobi anggaran huntap seperti ke Budha Tzu Chi, dengan dibantu 3 ribu unit huntap. Karena Sigi juga membutuhkan, akhirnya saya bagi. Ke Sigi saya kasih 1.000 unit dan ke Pemkot Palu 2.000 unit.

Apakah ada kendala dalam penanganan bencana ini?

Berbicara kendala, sih, banyak. Pada Februari 2019, saya coba lagi bawa data nama maupun alamat ke Kemensos juga belum ada dana.

Saya kemudian ke BNPB. Pada saat itu, saya bertemu Pak Doni dan disampaikan bahwa ada dana di BNPB dengan nilai sebesar Rp 250 miliar lebih. Dan disampaikan oleh Pak Doni, kalau bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan saja.

Akhirnya dari pertemuan itu, dengan nilai anggaran tadi ini dimanfaatkan untuk 3 item penanganan. Pertama, jadup; kedua santunan duka; dan ketiga, stimulan rumah rusak berat. Tiga item penanganan itu yang ada saat ini.

Palu mendapat bantuan 1.594 rumah rusak berat. Santunan duka 1.300 sekian. Kemudian jadup, saat itu yang dikasih hanya korban bencana yang tinggal di huntara. Huntara yang dibuat oleh PUPR dan NGO tidak bisa mendapatkan jadup. Sehingga, anggaran jadup tersebut saya tolak. Karena bila dipaksakan akan membuat ribut di tengah korban bencana.

Karena APBD kita juga sudah siap, akhirnya saya gunakan dana APBD yang sudah disiapkan tersebut sebesar Rp 25 miliar tadi untuk menanggulangi itu semua meski sebelumnya dianggarkan bahasanya itu logistik. Dan bantuan itu semua lengkap kita adakan, mulai dari gula, kopi, telur, ikan asing, ikan kaleng, beras dan lainnya selama 6 bulan. Jadi, tanggungan dari anggaran APBD itu selama 6 bulan.

Rencana Pemerintah Kota Palu, di mana tempat relokasi bagi korban bencana?

Pemerintah Kota Palu telah menyediakan lokasi hunian tetap. Huntap I di Tondo tepatnya di belakang kampus Universitas Tadulako, Huntap II di Tondo tengah, dan Huntap III di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur.

Untuk relokasi Kampung Balaroa, pihak Pemerintah Kota Palu membangun 127 unit rumah, dan sekarang sedang dikerjakan. Kemudian Kelurahan Petobo Palu Selatan, seluas 71 hektare dan baru sementara dirancang. Kemudian di Kecamatan Palu Utara, ada sebanyak 900 orang yang akan direlokasi.

Bekas kampung yang hilang, apa rencana pemerintah terhadap lokasi tersebut? Mau diapakan ke depannya?

Untuk lokasi permukiman penduduk yang hilang ditelan bencana maupun tsunami, Pemkot Palu berencana akan membuatnya lokasi wisata bencana (histori). Dan untuk di lokasi pantai sendiri akan dibuat monumen bencana.

Di sana ada masjid terapung, yang rencananya kita jadikan ikon Kota Palu di wisata bencana ini. Untuk Pantai Talise ditangani langsung Pemkot Palu, sementara Petobo dan Balaroa ditangani oleh Pemerintah Pusat. Kemungkinan juga akan dibuat kawasan terbuka hijau.

Khusus di Kota Palu yang tidak boleh ditempati hunian adalah pertama lokasi likuefaksi. Kedua 13 kelurahan yang kena tsunami itu tidak bisa ditempati hunian. Kemudian jalur sesar Palu-Koro juga tidak bisa dibangun. Artinya 10 meter kiri dan kanan itu tidak bisa dibangun.

Wali Kota Palu Hidayat saat bersama korban bencana Palu. Foto: Humas Pemkot Palu

Fokus Pemerintah Kota Palu saat ini?

Fokus saya saat ini, bagaimana percepatan pembangunan rumah penduduk di Kota Palu yang terdampak. Ada sebanyak 55 ribu rumah yang terdampak bencana di Kota Palu. Rusak berat sebanyak 11 ribu, hilang 7 ribu.

Dari total dana yang dibutuhkan, tidak semua sumber pembiayannya berasal dari APBD karena Kota Palu tidak mampu membiayai itu semua. Fokus saya saat ini yaitu, percepatan perumahan warga terdampak.

Apa yang dibutuhkan dalam penanganan ini?

Baru-baru ini saya ke Jakarta untuk mengantar surat ke Presiden Joko Widodo. Di sana saya bertemu Watimpres, Sesmenkopolhukam, dan Sestama BNPB. Tujuannya untuk proses percepatan perumahan korban bencana di Palu.

Pemikiran saya begini. Di Kota Palu ada 5 lokasi lahan kosong yang sudah akan berakhir Hak Guna Bangunan (HGB)-nya di 2019 ini. Saya meminta ke presiden agar lahan tersebut HGB-nya tidak diperpanjang lagi. Tujuannya untuk pengalihan penanganan bencana, rehab rekon.

Jadi, lahan-lahan yang berakhir masa HGB-nya tersebut kita jadikan permukiman penduduk. Nantinya para korban yang terdampak akan kita relokasikan di lokasi tersebut.

Tentunya, semua fasilitas mulai dari infratruktur lainnya kita siapkan. Misalnya, di lokasi itu kita buat pasar, sekolah, rumah sakit, kawasan Islami Center, balai rehabilitasi narkoba, lapas, kantor Lantas, dan TVRI.

Namun di lokasi tersebut ada yang menjadi temuan kita dan kita anggap cacat hukum soal kesepakatan antara pihak BPN dengan pihak perusahaan yang menguasai lahan tersebut. Lahan ini sudah berakhir masa berlakunya, dan tidak perlu lagi mereka tangani. Tanah tersebut harus kembali ke negara. Dan kami minta tanah inilah yang dibagi ke korban bencana Palu tersebut.

Kawasan Tondo-Talise itu kami sudah anggarkan sebesar Rp 1,2 miliar pada tahun 2018. Sebelum bencana terjadi, lokasi tersebut kita sudah rencanakan. Bahkan, kami sudah membuat masterplan, dengan luas 1.165 hektare kawasan. Dalam kawasan itu ada sekitar 560 hektare HGB di dalamnya.

Dan lokasi tersebut nantinya yang menjadi salah satu lokasi relokasi warga terdampak korban bencana.

Harapan Pemerintah Kota Palu dalam setahun bencana Palu ini?

Semua masyarakat Kota Palu harus sabar dan ikhlas menerima musibah ini. Dan, sebaiknya kita segera menghentikan adanya bahasa-bahasa yang tak dapat membangun di Kota Palu.

Marilah kita bersatu untuk membangun kembali Palu ini. Karena kita semua ingin merasakan Palu ini terbangun, bukan orang lain.

Mari kita bersatu. Walaupun ada selisih pandangan, pemahaman dalam bencana ini, saya minta hentikan sudah. Mari kita bangun Palu karena Palu tidak akan terbangun apabila kita selalu hujat-menghujat, maki-memaki.

Wali Kota Palu, Hidayat, didampingi Wakil Wali Kota Palu, Purnomo Said, beserta Forkompimda Palu saat mengirimkan doa kepada korban bencana Palu yang telah meninggal dunia pada peristiwa 28 September 2018. Foto: Humas Pemkot Palu.