news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Tersisa 3.600 Huntap Korban Bencana yang Belum Dibangun, Ini Kata Pemkot Palu

Konten Media Partner
17 Mei 2022 21:12 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Suasana jalanan yang hancur di wilayah Balaroa akibat gempa bumi, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana jalanan yang hancur di wilayah Balaroa akibat gempa bumi, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) dari perhitungan warga yang terdampak tercatat sebanyak 6.504 jiwa. Sementara dari jumlah tersebut yang sudah dilakukan verifikasi atau terverifikasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu yaitu sebanyak 5.600.
ADVERTISEMENT
Dan dari jumlah tersebut, yang sudah terealisasi atau sudah terbangun sebanyak 2.000-an. Sisa yang belum terbangun sebanyak 3.600 Huntap.
"Data ini merupakan data calon penerima huntap yang sudah terverifikasi," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Presly Tampubolon, Selasa (17/5).
Saat ini lanjutnya, proses penyediaan lahan secara umum sudah selesai. Pemkot Palu menurutnya, sudah melengkapi berkas warga terdampak dan masyarakat sekitar yang menyatakan kepemilikan lahan yang bersertifikat, juga melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait rencana Huntap I Talise.
Dengan demikian, Pemkot Palu sudah melaksanakan dengan memenuhi aturan Undang-Undang dan administrasi.
Adapun mengenai hasil tindaklanjut pertemuan dengan PUPR untuk mensikronkan data yang sudah divalidasi ataupum dokumen data keabsahan warga terdampak.
ADVERTISEMENT
Hal ini kata Kepala BPBD Palu, untuk menyamakan persepsi baik dalam jumlah kebutuhan maupun jumlah rencana pembangunan.
Selain itu untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan data.
"Jadi, di sini intinya untuk disesuaikan datanya dengan warga terdampak," ujarnya.
Sementara untuk kesiapan Huntap, warga terdampak bencana ini disiapkan lahannya di Tondo 1 dan Talise.
Sedangkan untuk warga terdampak bencana Petobo menunggu LC dari ATR BPN untuk menyempurnakan kelengkapan administrasinya.
Kepala BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon. Foto: Dok. PaluPoso
"Insya allah dalam waktu dekat, bulan Agustus sudah bisa dilaksanakan pembangunan. Ini hanya masalah waktu," ujarnya.
Namun yang pastinya, PUPR baru melaksanakan pelelangan bangunan Huntap setelah proses validasi data administrasi warga terdampak selesai dilakukan atau dicek.
Sebab, untuk pembangunan secara fisik itu sendiri merupakan wewenang PUPR.
ADVERTISEMENT
"Secara umum Huntap Tondo 1 Talise dan Petobo tinggal menunggu LC yang merupakan bagian dari kelengkapan administrasi," ujarnya.
Ia menambahkan, dari jumlah yang ada seperti dari data SK Gubernur Sulteng, tercatat sekitar 800 lagi data yang belum tervalidasi karena beberapa hal. Di antaranya, anomali atau sama sekali warga terdampak tidak memiliki surat atau kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sesuai syarat yang ada. Atau warga terdampak itu sudah menerima dana stimulan.
"Kalau sudah menerima, tentunya tidak bisa lagi memiliki huntap," katanya.
Pemkot sendiri tambahnya, secara administrasi pendataan sudah dilaksanakan. Hanya saja lahan tersebut harus clear dan clean. Artinya, tidak ada lagi klaim warga terhadap keberadaan lahan huntap tersebut yang dianggap dapat mengganggu proses pembangunan. Sehingga hal ini juga tidak menimbulkan ketidakpercayaan bank dunia yang sebagai pembiaya pembangunan lahan Huntap tersebut.
ADVERTISEMENT
'Secara administrasi Pemkot Palu telah melaksanakan ketentuan tetapi yang menjadi hambatan tadi adanya berbagai isu kepemilikan lahan, sehingga selama proses 4 tahun ini hanya melaksanakan diskusi-diskusi terus tanpa mengarah kepada proses penyelesaian kasus itu yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi," ujarnya.