Wali Kota Palu Diundang Presiden Jokowi Ikuti Rapat di Kemendagri

Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia, Rabu, 28 April 2021. Foto: Humas Pemkot Palu

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menjadi salah satu dari 10 wali kota yang diundang mengikuti pengarahan Presiden Jokowi pada rapat Koordinasi Kepala Daerah seluruh Indonesia, Rabu (28/4), pukul 13.30 WIB, yang dilaksanakan secara virtual di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan perlunya kewaspadaan setiap kepala daerah dalam mengatasi COVID-19, apalagi saat ini menjelang libur panjang Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi maupun kabupaten dan kota yang bapak dan ibu pimpin, jangan sampai kehilangan kewaspadaan. Ikuti kurva-kurvanya. Begitu naik sedikit segera untuk ditekankan kembali agar terus menurun," ujar Presiden.

Jokowi mengambil contoh di India, di mana pada bulan November hingga Januari berhasil melandaikan kurvanya hingga berhasil menurunkan 10.000 kasus perhari, karena kuncinya adalah mikro lockdown.

"Namun kita ketahui bersama, terjadi lonjakan yang besar di India menjadi 350 ribu kasus aktif perhari," katanya.

Tampak Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengikuti rapat koordinasi kepala daerah se-Indonesia di Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu, 28 April 2021. Foto: Humas Pemkot Palu

Selanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan bulan Maret dan April ini ekonomi kelihatan sudah hampir menuju pada kondisi normal. Sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 yakni 4,5 sampai dengan 5,5 persen bisa tercapai.

"Ini tergantung pada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021. Artinya April, Mei, dan Juni ini sangat-sangat menentukan. Target kita kurang lebih 7 persen harus tercapai. Kalau itu bisa tercapai maka untuk kuartal yang berikutnya lebih memudahkan," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Presiden Joko Widodo juga mengimbau kepala daerah se-Indonesia untuk segera melakukan belanja APBD baik belanja aparatur maupun belanja modal karena yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.

"Belanja APBD segerakan, karena angka-angka yang saya lihat, yang tinggi itu baru belanja pegawai itupun baru di angka 63 persen. Belanja modal per Maret baru 5,3 persen," ujarnya.