HUT 270 Kota Yogya, Eko Suwanto Dorong Pemkot Perkuat Anggaran Pro Warga Miskin
PerbesarKetua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin atau pro poor budgeting. Dorongan itu disampaikan bertepatan dengan HUT ke-270 Kota Yogyakarta, Rabu (7/10/2026).
Eko menyoroti komposisi rencana Belanja Daerah Kota Yogyakarta dalam KUA-PPAS 2027 yang mencapai Rp1,97 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp939,78 miliar serta belanja pegawai Rp749,87 miliar.
Sementara itu, belanja modal tercatat Rp153,09 miliar dan belanja bantuan sosial Rp17,46 miliar.
“Idenya sudah bagus. Tinggal memastikan komitmen Pemkot dari sisi anggarannya. Di catatan saya di KUA PPAS Kota Yogyakarta Tahun 2027, dari rencana Belanja Daerah Rp1.973.860.558.964, porsi tertingginya pada Belanja Barang & Jasa Rp939.787.722.237 dan Belanja Pegawai Rp749.878.666.684. Kita dorong Pemkot Jogja kerja lebih keras lagi wujudkan Pro Poor Budgeting”, ujar Eko, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/10/2026).
Menurut Eko, Pemkot telah menetapkan lima program prioritas dalam KUA-PPAS 2027 yang diarahkan untuk mempercepat penanganan kemiskinan.
Lima prioritas tersebut meliputi perlindungan sosial, peningkatan akses pendidikan, jaminan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur dan permukiman di kawasan kumuh maupun sentra kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
“Kita dukung Pemkot rumuskan kembali model penganggaran yang pro rakyat sesuai 5 prioritas yang dicanangkan Pemkot Yogyakarta, “ kata Eko.
Eko juga mendorong Pemkot mencari sumber pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban masyarakat. Menurutnya, sumber pendanaan dapat diperluas melalui APBN, APBD DIY, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, serta optimalisasi aset daerah.
“Pendapatan daerah harus dioptimalkan secara kreatif tanpa menambah beban rakyat, salah satunya dengan tidak menaikkan PBB dan PKB. Pemkot harus lebih aktif menggali potensi dana pembangunan melalui akses APBN, APBD DIY, CSR hingga optimasi aset daerah,” katanya.
Ketimpangan dan Kemiskinan Turun, Ekonomi Melambat
Eko turut menyoroti sejumlah indikator ekonomi Kota Yogyakarta. Indeks Gini tercatat turun dari 0,449 pada 2024 menjadi 0,435 pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 89,10 menjadi 89,53 pada periode yang sama.
Angka kemiskinan turun dari 6,26 persen pada 2024 menjadi 6,14 persen pada 2025 atau sekitar 28,58 ribu jiwa.
Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 5,8 persen atau 12.551 orang dari total 216.229 angkatan kerja pada 2024 menjadi 5,72 persen atau 12.473 orang dari 218.161 angkatan kerja pada 2025.
Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta melambat dari 5,05 persen pada 2024 menjadi 4,95 persen pada 2025. Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,49 persen dan nasional 5,11 persen.
Inflasi Kota Yogyakarta juga meningkat dari 1,73 persen pada 2024 menjadi 3,33 persen pada 2025.
“Masih ada PR. Ini harus diselesaikan dengan kerja lebih keras lagi. Tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 5,8 persen (12.551 orang dari total 216.229 angkatan kerja) pada tahun 2024 menjadi 5,72 persen (12.473 orang dari 218.161 angkatan kerja) pada tahun 2025. Sementara itu, angka kemiskinan juga turun dari 6,26 persen pada tahun 2024 menjadi 6,14 persen atau menyisakan sekitar 28,58 ribu jiwa pada tahun 2025”, kata Eko.
Dalam momentum HUT ke-270 Kota Yogyakarta, Eko berharap kebijakan pembangunan daerah semakin diarahkan pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Selamat HUT ke-270 untuk Kota Yogyakarta. Momen istimewa ini harus menjadi pijakan bersama untuk terus mengobarkan semangat kerja keras demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga kota, Yogyakarta” kata Eko.
“Dengan kerja keras bersama dan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kita optimis Kota Yogyakarta semakin maju, sejahtera, dan membawa keberkahan nyata bagi seluruh warganya,” pungkasnya.