Karang Taruna Women’s Forum di DIY Rumuskan 7 Rekomendasi Kepemimpinan Perempuan
PerbesarKarang Taruna Women’s Forum 2026 di Pendopo Agung Kedaton Ambarrukmo, Yogyakarta, Sabtu (24/10), menghasilkan tujuh rekomendasi untuk memperluas kesempatan perempuan menjadi pengambil keputusan dalam organisasi.
Rekomendasi tersebut mencakup pembenahan kaderisasi, penguatan kapasitas, hingga pembagian tugas domestik dan pengasuhan yang setara.
Forum bertema “Perempuan Bergerak, Berdaya, dan Berdampak” ini diselenggarakan Pengurus Nasional Karang Taruna bersama Pengurus Karang Taruna DIY sebagai bagian dari Bulan Bakti Nasional Karang Taruna 2026.
Pengurus organisasi, akademisi, hingga kader tingkat kalurahan terlibat dalam pembahasannya.
Ketua Karang Taruna DIY, GKR Hayu, menjelaskan forum tersebut berangkat dari kegelisahan atas keterwakilan perempuan yang menyusut pada jenjang kepemimpinan organisasi.
Ia mengungkapkan dirinya menjadi satu-satunya perempuan di antara 28 ketua pengurus provinsi Karang Taruna.
“Ide ini, Women’s Forum ini, pertama-tama adalah hasil rembuk saya sebagai Ketua Provinsi Karang Taruna, karena dari 28 saya perempuan satu-satunya,” ujar GKR Hayu dalam forum tersebut, Sabtu (24/10).
“Kami pikir ini banyak terjadi di organisasi-organisasi di mana keikutsertaan perempuan itu sebenarnya banyak sekali, tapi begitu ke atas kepengurusan, ke ketua KSB, itu semakin lama semakin sedikit,” lanjutnya.
Menurut GKR Hayu, keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan perlu diikuti kesempatan dan kepercayaan untuk mengambil peran kepemimpinan.
“Data telah mengingatkan kita pada satu kenyataan. Perempuan hadir dan bekerja di hampir setiap kegiatan organisasi. Jadi, angka itu tidak bercerita tentang kemampuan, itu bercerita tentang kesempatan dan kepercayaan yang belum sepenuhnya kita berikan,” jelasnya.
GKR Hayu menegaskan bahwa upaya memperluas kesempatan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh unsur organisasi.
“Kepemimpinan perempuan bukan hanya urusan perempuan, melainkan tanggung jawab kita bersama,” ujar GKR Hayu.
Riset UNY: Perempuan Aktif Berkegiatan, Namun Terbatas dalam Pengambilan Keputusan
Pembahasan forum diperkuat riset tim Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang dipimpin Dr. Grendi Hendrastomo.
Riset bertajuk “Setara dalam Kerja, Timpang dalam Kuasa” tersebut melibatkan 470 responden di DIY dan mencatat hanya sembilan dari 243 ketua organisasi kepemudaan/Karang Taruna yang diteliti merupakan perempuan.
Sebanyak 92 persen responden merasa organisasi telah memberikan ruang kesetaraan. Sebanyak 74 persen mengakui keaktifan perempuan dalam memberikan gagasan dan 58 persen menyebut perempuan sering memimpin rapat.
Namun, sebanyak 75 persen responden menyatakan perempuan cenderung ditempatkan pada posisi administratif, seperti sekretaris atau bendahara. Sebanyak 84 persen juga menyatakan perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir.
“Perempuan memang ada di ruang rapat, sering menyumbang gagasan, bahkan memimpin jalannya rapat. Tetapi keputusan akhir dan jabatan strategis masih berada di tempat atau pihak lain. Ketelitian perempuan dipuji, tetapi pujian itu sering mengunci posisi perempuan di kursi administrasi,” ujar Grendi.
Menurut Grendi, rendahnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan berkaitan dengan kesempatan yang diberikan lingkungan organisasi.
“Rendahnya jumlah pemimpin perempuan bukan karena perempuan itu tidak mampu atau tidak berkontribusi, tetapi persoalannya ada pada ruang kepercayaan dan juga dukungan,” lanjutnya.
Ia mengajak peserta forum menggunakan temuan tersebut untuk mengevaluasi kesiapan organisasi, keluarga, dan masyarakat dalam menerima kepemimpinan perempuan.
“Paparan data ini bukan satu kesimpulan, data ini merupakan cermin atau refleksi kita bersama bahwa selama ini kita terbiasa untuk kemudian bertanya ‘Apakah perempuan sudah siap memimpin?’ Dari data ini justru membuat kita perlu untuk mengubah atau membalik pertanyaan itu menjadi: ‘Apakah kita, organisasi, keluarga, dan masyarakat, sudah siap dipimpin perempuan?’” ujarnya.
5 Fondasi Kepemimpinan Perempuan
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, yang hadir sebagai pembicara utama menekankan bahwa kesetaraan tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang hadir dalam kegiatan.
Menurutnya, kesetaraan juga perlu dilihat dari kewenangan mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan menentukan arah kebijakan.
“Kita tidak cukup menghitung jumlah perempuan yang terlihat dalam kegiatan. Kita harus melihat siapa yang berwenang mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan menentukan arah pembangunan,” ujar GKR Hemas.
GKR Hemas menyampaikan lima fondasi kepemimpinan perempuan, yakni akses pendidikan dan kaderisasi yang setara, penguatan kapasitas, dukungan keluarga melalui pembagian peran yang adil, rekrutmen bebas diskriminasi, serta jejaring lintas generasi.
Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan bukan semata persoalan keberanian individu, melainkan juga keadilan kesempatan dan dukungan ekosistem.
“Perjuangan ini bukan perempuan melawan laki-laki, ini perjuangan perempuan dan laki-laki untuk membangun masyarakat yang memberi ruang berkembang berdasarkan kemampuan, integritas, dan pengabdian” ujarnya.
“Jangan hanya menjadi organisasi yang berbicara tentang kesetaraan, jadilah organisasi yang mempraktikkannya,” pungkas GKR Hemas.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Budi Satrio Djiwandono juga menekankan perlunya organisasi membuka kesempatan bagi perempuan.
“Banyak perempuan hebat tetapi belum mendapatkan kesempatan. Kita sebagai keluarga besar Karang Taruna harus memberi kesempatan itu, karena hadirnya perempuan di dalam organisasi akan membawa perubahan dan dampak nyata hingga ke tingkat desa,” ujar Budi Satrio.
Tujuh Rekomendasi dan Harapan Setahun ke Depan
Hasil pembahasan delapan kluster peserta dirumuskan menjadi tujuh rekomendasi yang dibacakan GKR Hayu pada penghujung forum, yakni:
Pembenahan kaderisasi dan akses kepemimpinan, melalui proses transparan, inklusif, berbasis kompetensi, serta peluang afirmatif bagi perempuan di posisi pengambil keputusan.
Penguatan kapasitas dan regenerasi, melalui pelatihan kepemimpinan, pendampingan, dan pendidikan politik bagi kader muda.
Perubahan budaya organisasi, dengan menghapus stereotip gender serta menyediakan ruang aman, adil, dan bebas diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Penguatan dukungan keluarga, melalui pembagian tugas domestik dan pengasuhan yang setara bersama pasangan.
Representasi media yang mengutamakan karya dan kinerja perempuan, bukan sekadar penampilan fisik atau kehidupan pribadi.
Kolaborasi lintas sektor, antara Karang Taruna, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media.
Rencana tindak lanjut dengan indikator terukur, yang mengevaluasi dampak perubahan sosial di masyarakat, bukan hanya jumlah kegiatan.
Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan Hayu kepada Budi Satrio sebagai bahan kebijakan organisasi ke depan. GKR Hayu berharap rumusan itu ditindaklanjuti dengan bertambahnya perempuan yang mendapat kesempatan memimpin.
“Rekomendasi ini adalah awal, bukan akhir. Hari ini kita sudah bergerak bersama, mari kita pastikan gerakan ini membuat perempuan semakin berdaya dan perubahan yang kita mulai hari ini benar-benar berdampak,” ujar GKR Hayu.