Pentingnya Menteri Investasi Hadapi Ancaman Resesi Global

Riza Noer Arfani

YOGYAKARTA – Perundingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ditunda lagi hingga September sehingga ketidakpastian ekonomi dunia terancam lebih panjang lagi bahkan berujung pada resesi global. Untuk itu, pemerintah musti segera mengambil langkah non tradisional sehingga bisa bertahan dari ketidakpastian bahkan mengambil untung seperti halnya negara-negara tetangga Vietnam dan Thailand. Langkah non tradisional itu salah satunya adalah membentuk kementerian investasi yang tugas pokoknya adalah meningkatkan investasi manufaktur berorientasi ekspor dan substitusi impor.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Institute of International Studies UGM, Riza Noer Arfani saat diminta pandangannya oleh Pandangan Jogja, baru-baru ini.

Riza mengatakan Donald Trump memegang kartu truft atas perundingan dengan Tiongkok dan juga konstituen politik dalam negeri berkat membaiknya beberapa indikator ekonomi Amerika Serikat. Karenanya, perdagangan global bisa saja makin terancam sebab pada tahun depan Amerika Serikat akan kembali melakukan pemilihan presiden dengan Trump sampai saat ini masih menjadi kandidat terkuat calon pemenang.

Artinya, Indonesia perlu menyiapkan langkah kuat untuk bersiap menghadapi kondisi perdagangan global yang memburuk. Harga komoditas yang menjadi andalan ekspor terus terpuruk. Mau tidak mau, menurut Riza, sektor manufaktur lah yang menjadi andalan ekonomi Indonesia. Dan manufaktur yang berorietasi substitusi impor dan berorientasi ekspor.

“Langkah yang paling radikal adalah menggabungkan Kemenlu dan Kemendag menjadi kementerian khusus ekspor dan subtitusi impor, sehingga benar-benar Kemendag ini orientasinya ekspor bukan malah impor,” kata Riza.

Vietnam dan Thailand memiliki kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang levelnya setingkat Menko yang bisa mensupervisi Menteri Ekonomi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, bahkan kepala daerah. Indonesia, menurut Riza bisa mencontoh hal itu.

Kata kunci bagi Indonesia adalah manufaktur. Manufaktur membutuhkan modal investasi sehingga kepala BKPM harus sangat kuat secara politik dan bisa menembus hambatan-hambatan birorkasi terutama di daerah. Sedangkan mendag dan menlu, kalau tidak bisa digabung, mestilah dua orang Menteri kembar yang mampu mendirigen daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

“Pengalaman 5 tahun ini tidak menunjukkan cukup kuatnya kepala BKPM dalam pengalaman birokrasi dan politik. Menlu, mendag, dan menperin juga belum satu dirigen meningkatkan global trading power kita,” tandasRiza.

Riza menyayangkan selama 5 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, belum tampak ada usaha keras tim ekonomi untuk mengambil keuntungan dari perang dagang Amerika dan Tiongkok. Sesuatu yang sebenarnya bisa mencontoh kesuksesan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Angka penurunan investasi Tiongkok ke Amerika turun hingga 80-an persen begitupun investasi Amerika di Tiongkok. Namun dana-dana idle tersebut gagal diserap ke dalam negeri dalam bentuk investasi manufaktur kuat yang berorientasi substitusi impor dan memenangkan ekspor. YK