1.546 Ijazah Siswa SMA/SMK Swasta di DIY yang Ditahan Sekolah Ditebus Pemda DIY

Konten Media Partner
23 November 2022 15:28
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi Ijazah. Foto: Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Ijazah. Foto: Antara Foto
ADVERTISEMENT
Ribuan ijazah siswa SMA/SMK swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditahan sekolahnya karena belum membayar tunggakan biaya pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelontorkan anggaran hingga Rp 3,24 miliar untuk menebus semua ijazah tersebut dan diberikan kepada siswa yang berhak.
ADVERTISEMENT
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya, mengatakan bahwa total pada 2022 ini sudah ada 1.546 ijazah dari 179 sekolah di DIY yang ditebus. Ribuan ijazah tersebut ditahan oleh sekolah karena siswa masih memiliki tunggakan biaya pendidikan.
Penebusan ini menurut Didik dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menebus 402 ijazah dari 94 sekolah dengan total biaya mencapai Rp 897 juta. Sedangkan pada tahap kedua Pemda DIY membebaskan 1.144 ijazah dari 85 sekolah dengan biaya mencapai Rp 2,34 miliar.
"Jadi total sudah 1.546 ijazah yang kami tebus dari 179 sekolah dengan total anggaran Rp 3,24 miliar," kata Didik saat dikonfirmasi, Rabu (23/11).
Ribuan ijazah itu menurutnya bahkan sudah ada yang tertahan selama bertahun-tahun, namun rata-rata ditahan sejak 2019 hingga 2021 silam.
ADVERTISEMENT
"Tunggakannya ada yang sampai Rp 4 juta, tapi rata-rata di bawah itu," ujarnya.
Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya: Foto: Widi RH Pradana
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya: Foto: Widi RH Pradana
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY, Budi Masthuri, menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai akan sangat membantu, baik untuk siswa maupun sekolahnya.
Pasalnya, selama ini penahanan ijazah menurut dia adalah salah satu masalah yang sering dilaporkan ke ORI DIY terkait isu pelayanan pendidikan.
"Tidak hanya ijazah, kami bahkan menerima laporan penahanan kartu ujian dan SKL (Surat Keterangan Lulus) sehingga si anak nyaris tidak bisa meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi," kata Budi Masthuri.
Meski begitu, menurutnya ini hanyalah solusi untuk jangka pendek, bukan benar-benar untuk menuntaskan permasalahan dari akarnya.
Menurut dia, akar masalah dari persoalan penahanan ijazah dan sebagainya adalah praktik pungutan yang masih terjadi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, baik dasar maupun menengah.
ADVERTISEMENT
"Oleh karena itu, inilah yang seharusnya juga diselesaikan," lanjutnya.
Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri. (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri. (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)
Gubernur dan DPRD DIY menurutnya mesti membuat kebijakan baik Perda atau Pergub untuk mewujudkan DIY yang bebas dari pungutan sekolah. Sebab, tunggakan biaya pendidikan yang berimplikasi pada penahanan ijazah kebanyakan disebabkan karena siswa tidak mampu melunasi pungutan.
Pungutan itu sifatnya wajib, maka jika belum lunas akan dianggap sebagai utang. Dan umumnya sekolah menggunakan ijazah sebagai jaminan pelunasannya.
"Ini pada dasarnya adalah praktik bisnis atau komersialisasi pendidikan, karena logika yang dipakai adalah logika perdata bisnis," kata Budi Masthuri.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020