20 Tahun Gempa Jogja, Ahli Ingatkan Ancaman Bencana Tak Hanya Datang dari Alam
·waktu baca 3 menit

Dua dekade setelah gempa Yogyakarta tahun 2006, Indonesia masih terus berbenah dalam menghadapi ancaman bencana. Para ahli kebencanaan mengingatkan bahwa risiko bencana terbesar hari ini tidak lagi hanya datang dari alam. Cara manusia membangun kota, mengelola lingkungan, hingga mengambil keputusan pembangunan turut menentukan seberapa besar dampak bencana yang harus ditanggung masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Harkunti P. Rahayu, dalam pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-9 IABI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (6/5). Forum ini diikuti sekitar 500 peserta dari seluruh Indonesia dan berlangsung selama tiga hari. Jumlah tersebut menjadi skala penyelenggaraan terbesar sejak IABI berdiri pada 2014.
"Risiko bencana tidak lagi semata bersifat alamiah, melainkan sangat dipengaruhi oleh keputusan pembangunan, tata kelola, dan kapasitas adaptasi masyarakat kita sendiri," kata Harkunti dalam forum tersebut, Rabu (6/5).
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Indonesia saat ini menghadapi akumulasi berbagai tekanan yang memperparah kerentanan masyarakat: perubahan iklim yang menyebabkan pola cuaca ekstrem, urbanisasi yang mendorong permukiman masuk ke kawasan rawan, degradasi lingkungan yang memperlemah daya tampung alam, hingga arah kebijakan pembangunan yang kerap tidak memperhitungkan dimensi risiko.
“Ini jauh melampaui sekadar ancaman geologi atau hidrometeorologi,” tegas Harkunti.
Kerangka berpikir itulah yang mendorong IABI mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Risiko Bencana untuk Ketangguhan” dalam PIT ke-9. IABI menilai, sistem penanggulangan bencana nasional perlu bertransformasi dari pendekatan yang selama ini cenderung reaktif dan bekerja setelah kejadian, menuju tata kelola yang lebih antisipatif, terencana, serta melibatkan pengambil keputusan di semua level jauh sebelum bencana terjadi.
Momentum penyelenggaraan PIT ke-9 ini juga tidak dipilih secara acak. Tahun ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006—bencana yang menewaskan lebih dari 5.700 jiwa dan menjadi salah satu titik balik kesadaran kebencanaan nasional.
Setelah dua dekade berlalu, Harkunti menegaskan bahwa peringatan bencana harus menjadi ruang refleksi untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di masa depan alih-alih hanya sebagai agenda seremonial.
Di sisi lain, persoalan terkait riset turut muncul ke permukaan. Riset kebencanaan di Indonesia sebenarnya telah berkembang, tetapi hasilnya belum cukup sampai ke meja pengambil kebijakan.
Wakil Rektor Bidang Mutu, Reputasi, dan Kemitraan UMY, Slamet Riyadi, menyebut kondisi ini sebagai gap yang harus segera dijembatani. Menurutnya, perguruan tinggi tak cukup hanya berperan sebagai produsen penelitian semata.
"Kami berharap dapat terbangun kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata bagi peningkatan ketangguhan masyarakat Indonesia," ujarnya.
Sebagai tuan rumah, UMY menyatakan komitmennya untuk memperkuat riset dan pengabdian masyarakat di bidang kebencanaan, sekaligus menjadi penghubung antara temuan ilmiah dan proses kebijakan publik.
Peran tersebut, jika dijalankan secara konsisten, dinilai dapat menjembatani jarak antara riset kebencanaan dan kebijakan publik sehingga dapat tercipta sistem kebencanaan nasional yang lebih tangguh.
