28 Mahasiswa Raja Ampat Lapor ORI DIY: Beasiswa Macet-Ortu sudah Bayar Rp 5 Juta

Mahasiswa Raja Ampat lapor ke ORI DIY karena beasiswa yang dijanjikan pemerintah daerahnya tak kunjung turun, padahal orang tua mereka sudah dimintai uang Rp 5 juta. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Sebanyak 28 mahasiswa asal Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang kuliah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaporkan masalah macetnya beasiswa dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat kepada Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY pada Senin (11/12).

Sekjen Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) DIY, Irto Mamoribo, menjelaskan bahwa beasiswa tersebut merupakan program dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, serta Program Kontrak Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dengan salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja.

Ia juga menyebutkan bahwa sebelum berangkat ke Jogja, para mahasiswa tersebut dimintai uang sebesar Rp 5 juta oleh Pemkab setempat yang akan digunakan untuk biaya pendaftaran awal sampai mereka lulus kuliah.

“Yang jadi pertanyaan adalah, ini program apa? Model apa sehingga mahasiswa dipungut biaya. Kalau memang ini adalah kontrak kerja atau beasiswa pada umumnya, kan mahasiswa tinggal datang dan kuliah,” jelas Irto Mamoribo saat ditemui setelah melapor ke Perwakilan ORI DIY pada Senin (11/12).

Ia juga mengklaim jika pemerintah setempat menjanjikan setiap bulan mahasiswa akan mendapat uang saku sebesar Rp 1,1 juta yang akan dicairkan per semester. Untuk pencairan tahap pertama, pemerintah menjanjikan akan dilakukan pada awal Desember ini.

Namun sampai saat ini uang saku yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Pemerintah setempat baru membiayai uang tiket untuk berangkat ke Jogja. Bahkan semua biaya untuk kebutuhan perkuliahan juga belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Saat Ujian Tengah Semester (UTS) kemarin bahkan ada 10 mahasiswa yang harus mengajukan permohonan dispensasi kepada pihak kampus karena tidak mampu membayar biaya kuliah.

“Pemda menjanjikan Desember awal ini hak mahasiswa akan direalisasikan, namun ketika kemarin kita konfirmasi ke Pemda, bahwasanya tahun depan baru direalisasikan. Padahal kita butuh untuk hari ini, makan minum setiap hari kan butuh uang,” lanjutnya.

Mahasiswa Kelaparan Gara-gara Beasiswa Macet

Sekjen IPMAPA DIY, Irto Mamoribo. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Salah satu mahasiswa penerima beasiswa, M (narasumber meminta untuk nama terangnya disembunyikan), mengatakan bahwa akibat belum cairnya uang beasiswa seperti yang dijanjikan oleh pemerintah, ia kerap mengalami kelaparan karena kehabisan uang.

Hal itu menurutnya sangat mengganggu proses ia belajar di dalam kampus.

“Dampak yang kami rasakan adalah kelaparan karena ditelantarkan. Soalnya ini berbicara tentang perut, masalahnya kita mau berpikir bagaimana tapi perut kita lapar. Bagaimana mau fokus belajar kalau perut kita lapar,” kata M.

Sejak tiba di Yogya pada September silam, ia dan teman-temannya harus sangat menghemat uang saku yang dikirim oleh orang tua mereka. Apalagi sebagian besar orang tua mereka adalah nelayan dengan pendapatan yang tak tentu.

“Jadi paling dikirim berapa, itu pun buat bayar kos, jadi makan harus hemat-hemat, terpaksa harus tahan lapar,” ujarnya.

ORI DIY Cium Potensi Penipuan

Kepala Perwakilan ORI DIY, Budhi Masthuri. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Kepala Perwakilan ORI DIY, Budhi Masthuri, mengatakan bahwa setelah mendapat laporan tersebut ORI DIY akan berkoordinasi dengan ORI Papua Barat untuk menangani masalah tersebut.

ORI DIY juga akan meminta keterangan kepada kampus tempat 28 mahasiswa asal Raja Ampat itu kuliah.

Dari laporan yang diterima, ORI DIY juga mencium adanya indikasi praktik pungutan liar (pungli) bahkan penipuan dalam kasus tersebut. Sebab, terdapat dokumen transfer yang dilampirkan dalam laporan tersebut.

“Ada dugaan ke arah sana (penipuan). Karena saya melihat dari dokumen transfer yang dilampirkan kemudian mereka cerita pada kita penerimanya itu bukan pejabat, bendahara, atau apa, tapi penerimanya nama perorangan,” ujar Budhi Masthuri.

Aliran uang inilah yang mesti ditelusuri lebih jauh untuk memastikan dugaan penipuan tersebut.

“Kepastian apakah uang yang mereka setorkan itu masuk ke kas pemda atau ke rekening pribadi orang penerima transfer itu yang perlu ditelusuri,” ujarnya.