33 Ribu Rumah di DIY Tak Layak Huni: Terlalu Sempit, Sanitasi Buruk

Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Anna Rina Herbranti. Foto: WIdi RH Pradana

Jumlah rumah yang tidak layak huni (RTLH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih cukup tinggi. Catatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY mengungkapkan sampai saat ini masih ada sekitar 30.000 RTLH yang tersebar di seluruh wilayah DIY.

Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Anna Rina Herbranti, mengungkapkan bahwa jumlah ini sebenarnya sudah jauh berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Sebab, jumlah RTLH di DIY pada 5 tahun lalu menurut dia sempat mencapai 65.000 unit.

“Ada cukup banyak, RTLH itu kalau dari baseline-nya ada 65.000-an, kita sudah membantu kira-kira 32.000 dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kurang lebih masih 30.000-an,” kata Anna Rina Herbranti saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (9/1).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria rumah yang tidak layak huni, misalnya mengalami kerusakan parah, terutama kerusakan pada konstruksi rumah yang membahayakan penghuninya. Kemudian luas yang tidak standar, pencahayaan alami yang kurang, hingga masalah sanitasi yang buruk.

Ilustrasi rumah tidak layak huni. Foto: Aprilio Akbar/Antara

Untuk mengurangi RTLH tersebut, Anna mengatakan bahwa tahun ini pemerintah akan membangun 25 titik rumah terintegrasi untuk pemilik rumah-rumah yang tidak layak huni. Adapun jumlah rumah di tiap titik tersebut berbeda-beda, ada yang 7 rumah sampai belasan rumah per titik.

“Tahun ini baru di Bantul dan Gunungkidul,” kata dia.

Dia juga mengatakan bahwa rumah-rumah yang dibangun di tiap titik tersebut akan terintegrasi dengan fasilitas lain seperti jalan raya. Adapun model rumah yang akan dibangun adalah rumah-rumah bergaya Yogyakarta, terutama bagian atap dan fasadnya.

“Anggarannya menggunakan dana keistimewaan, total sekitar Rp 6 sampai 7 miliar,” kata Anna Rina Herbranti.

Selain rumah-rumah yang terintegrasi di 25 titik tersebut, ada juga 400 RTLH yang akan dibangun maupun direnovasi pada tahun ini. Adapun anggaran untuk membangun dan merenovasi 400an rumah itu berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dikelola tiap kalurahan.