5.904 Warga Sleman Terima JPS, Mayoritas untuk Bantu Biaya Pendidikan

Salah satu pelajar penerima JPS, Devita Intan Nuraini, ditemui Pandangan Jogja pada Senin (28/4). Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman mencatat sebanyak 5.904 warga telah menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada 2024. Bantuan terbanyak diajukan untuk sektor pendidikan, dengan 4.569 pemohon.

Salah satu penerima adalah Devita Intan Nuraini, pelajar SMK Kesehatan Sadewa. Ia mengaku bantuan JPS membantunya tetap bisa mengikuti ujian sekolah.

“Sebelum saya menerima bantuan JPS ini, orang tua sempat kesusahan untuk mencari biaya. Kemarin sempat sedih karena teman-teman sudah dapat kartu ujian, sementara saya belum. Kalau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya praktik nggak dibayarkan lunas, nanti nggak dapat kartu ujian,” ujarnya saat ditemui Pandangan Jogja, Senin (28/4).

Laili Anggita Kusumawati, mahasiswa penerima JPS. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Kisah serupa dialami Laili Anggita Kusumawati, mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Ia mengalami kesulitan membayar SPP pada semester 4 setelah berhenti dari pekerjaan paruh waktu.

“Awal kuliah, uang hasil kerja itu bisa untuk bayar kuliah sendiri. Mulai semester 4, kayaknya sudah nggak bisa disambi kerja karena jam kuliah bisa dari pagi sampai sore,” jelasnya.

Ia mengetahui program JPS dari dukuh di desanya. “Dapat rekomendasi dari Pak Dukuh soal program JPS ini. Dicoba cari tahu syaratnya apa saja, terus apply ke Dinsos,” tambahnya.

Program JPS yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sleman dan diawasi Komisi C DPRD Sleman. Foto: Dok. Pemkab Sleman

Program JPS yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sleman dan diawasi Komisi C DPRD Sleman, mencakup bantuan di sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sleman, Shodiqul Qiyar, menegaskan bahwa DPRD mengawal program ini agar tepat sasaran.

“JPS ini salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah bersama DPRD, untuk memastikan masyarakat yang menghadapi masalah ekonomi tetap bisa mendapatkan hak-haknya di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sleman, Shodiqul Qiyar. Foto: Arif UT/Pandangan Jogja

Menurut Qiyar, JPS pendidikan juga menyasar mereka yang tidak terakomodasi dalam program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau beasiswa.

“Jangan sampai karena masalah biaya, anak-anak kita tidak bisa melanjutkan sekolah. Program ini kami kawal agar manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat,” tegasnya.