Ada Danais Tapi Kemiskinan Masih Tinggi, Paniradya DIY: Ini Cambukan untuk Kami
·waktu baca 3 menit
PerbesarTingginya angka kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi pemerintah daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, sampai saat ini angka kemiskinan di DIY masih sebesar 11,34 persen dengan jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem sekitar 95.000 jiwa.
Paniradya Pati Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho, dalam ‘Dialog Jogja Masa Depan’, Sabtu (15/10), menyampaikan bahwa tingginya angka kemiskinan di DIY sampai saat ini masih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Dia mengatakan, selama ini tingginya angka kemiskinan ini juga menjadi salah satu yang paling disorot oleh berbagai kalangan.
Pasalnya, meski sudah sejak 10 tahun terakhir memiliki dana keistimewaan, namun ternyata angka kemiskinan belum dapat diturunkan secara signifikan. Dia mengatakan, hal ini menjadi sebuah cambukan bagi pemerintah DIY, khususnya Paniradya Kaistimewaan yang memiliki kewenangan mengelola dana keistimewaan, untuk mengoptimalkan dana keistimewaan terutama untuk menekan angka kemiskinan.
“Ada danais (tapi) kemiskinan masih tinggi, ini menjadi bagian, bagi kami terutama di Paniradya, ini menjadi cambukan bagaimana kami dan teman-teman berusaha untuk menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan,” kata Aris Eko Nugroho, Sabtu (15/10).
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono. Dalam kesempatan yang sama, Benny menyampaikan bahwa masalah kemiskinan di DIY merupakan masalah utama yang paling penting untuk diatasi. Dia mengatakan, pengentasan kemiskinan di DIY merupakan salah satu indikator utama terwujudnya Pancamulia yang merupakan visi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
“Yang pertama terwujudnya Pancamulia tentu ukurannya semakin kecilnya tingkat kemiskinan,” kata Beny Suharsono.
Selain menekan angka kemiskinan, Pemda DIY juga memiliki pekerjaan rumah lain jika ingin mewujudkan visi Gubernur tersebut, di antaranya adalah meningkatkan kualitas SDM; mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tentram; mewujudkan kehidupan ekonomi yang layak; memperkecil ketimpangan, baik antarkelas sosial maupun antarwilayah; serta mewujudkan good-governance pada berbagai tingkatan.
Sementara itu, Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Datu Dana Suyasa, yang memiliki kewenangan urusan pertanahan di lingkungan Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, dalam acara yang sama menyampaikan bahwa masalah kemiskinan akan menjadi salah satu perhatian utama dalam program Gubernur DIY setelah dilantik.
“Mudah-mudahan angka kemiskinan bisa turun banyak, karena itu menjadi PR bersama yang tidak turun-turun,” kata GKR Mangkubumi, Sabtu (15/10).
Dia mengatakan, meski sudah memiliki Undang-Undang Keistimewaan selama 10 tahun terakhir, namun ekonomi yang layak dan penghidupan masyarakat yang lebih baik memang masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah DIY.
Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di DIY adalah mengoptimalkan pemanfaatan tanah kasultanan (Sultan Ground) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia mempersilakan masyarakat memanfaatkan tanah kasultanan, asalkan sesuai dengan peruntukan dan budaya di sekitarnya.
Dia berharap, kalurahan sebagai perpanjangan pemerintah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat bisa berperan aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah kasultanan sebagai upaya menekan angka kemiskinan.GKR Mangkubumi juga mewanti-wanti supaya jangan sampai yang memanfaatkan tanah kasultanan justru investor-investor besar yang tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
“Ayo kita kayakan kalurahan, kita kayakan masyarakat yang ada di kalurahan tersebut. Ini wilayah kita, kita yang punya rumah terlalu banyak melihat orang atau melihat tamu. Kalau kita sendiri juga bisa memberdayakan, ya ayo, kita nyugihke (memperkaya) warga kita, jangan nyugihke investor yang masuk tapi merusak,” tegas GKR Mangkubumi.