Catatan dari Wadas: Buku Baru Rumakso Setyadi Soal Konflik di Bendungan Bener

Peluncuran Buku 'Catatan dari Wadas: Penyelesaian Sengketa Agraria Bendungan Bener' karya Rumakso Setyadi. Foto: Dok. Istimewa

Buku Catatan dari Wadas: Penyelesaian Sengketa Agraria Bendungan Bener karya Rumakso Setyadi resmi diluncurkan pada Sabtu (21/6) kemarin di Museum Sandi Negara, Kotabaru, Yogyakarta.

Buku ini merekam proses penyelesaian konflik antara pemerintah dan warga Desa Wadas dalam proyek pembangunan Bendungan Bener, dari sudut pandang tim mediasi yang terlibat langsung dalam proses negosiasi.

Peluncuran dihadiri sekitar 100 peserta dari kalangan aktivis NGO, akademisi, dan mahasiswa. Acara ini menghadirkan tiga pembahas, yaitu M. Imam Aziz selaku inisiator tim mediasi sekaligus Staf Khusus Wakil Presiden saat konflik terjadi, Aris Mundayat sebagai akademisi, serta Rumakso Setyadi, penulis buku yang juga merupakan anggota tim mediator.

Peluncuran Buku 'Catatan dari Wadas: Penyelesaian Sengketa Agraria Bendungan Bener' karya Rumakso Setyadi. Foto: Dok. Istimewa

Rumakso menyusun buku ini berdasarkan pengalaman lapangan selama hampir dua tahun proses penyelesaian berlangsung. Buku ini mengangkat praktik mediasi, strategi negosiasi, serta dinamika sosial-politik dalam konflik agraria, dengan fokus pada pentingnya pendekatan dialogis dalam proyek pembangunan yang menyentuh masyarakat.

“Buku ini ditulis dari perspektif mediator, agar proses penyelesaian konflik bisa dibaca secara utuh, bukan hanya dari sisi korban atau pemerintah,” tulis Rumakso dalam pengantar buku.

Peluncuran Buku 'Catatan dari Wadas: Penyelesaian Sengketa Agraria Bendungan Bener' karya Rumakso Setyadi. Foto: Dok. Istimewa

Catatan dari Wadas juga menyoroti tantangan hukum dan kebijakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), serta menawarkan pelajaran bagi para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan agar pembangunan tidak mengabaikan aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Peluncuran buku ini diharapkan dapat memperluas pemahaman publik tentang penyelesaian konflik agraria secara damai dan menjadi rujukan dalam pengelolaan proyek pembangunan yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.