Cerita Sultan HB X: Pecat Semua Pejabat Pensiunan Orba Demi Reformasi Birokrasi

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, dalam acara Rakordal Triwulan IV Pemda DIY, Kamis (26/1), Foto: Pemda DIY

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menceritakan bagaimana panjangnya proses reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Pemda DIY. Reformasi birokrasi itu menurut Sultan sudah mulai dilakukan di Pemda DIY sejak awal dia menjabat sebagai Gubernur DIY pada 1998 silam.

Saat itu, para ASN atau pegawai negeri menurut dia masih sulit memahami konsep reformasi birokrasi. Apalagi saat itu masih banyak pejabat daerah masih belum direformasi, karena banyak dari mereka yang merupakan orang-orang orde baru (orba).

“Bahwa pejabat daerah masih belum direformasi, masih orde baru semua yang masuk, bagaimana akan berubah?” kata Sri Sultan HB X dalam Rakordal Triwulan IV DIY Tahun Anggaran 2022 tentang Reformasi Kalurahan, Kamis (26/1).

Karena itu, pertama kali yang dilakukan oleh Sultan HB X sebagai Gubernur DIY adalah melakukan diklat pemerintahan daerah. Tak hanya itu, dia juga mengganti semua pejabat daerah yang merupakan pensiunan orba.

“Pertama kali yang saya ambil tindakan diklat pemerintah daerah, mengganti semua pensiunan orde baru untuk jadi widyaiswara,” lanjutnya.

Sebab menurut Sultan tak mungkin pensiunan orde baru dapat menjelaskan dan mempraktikkan reformasi birokrasi yang dimulai dari otonomi daerah. Sementara pejabat-pejabat dari orba itu adalah orang-orang yang sangat sentralistik seperti karakter pemerintahan orba.

“Kami berhentikan semua, kami gantikan orang-orang muda yang punya komitmen untuk reformasi birokrasi,” kata dia.

Setiap perubahan menurut Sultan memang pasti akan memakan korban. Namun demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, hal itu memang harus dilakukan.

“Semua punya korban, tapi bagaimana tantangan itu bisa dikembalikan,” tegas Sultan HB X.

Saat ini, reformasi birokrasi di DIY menurut dia perlahan telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satu indikatornya, pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di DIY sudah banyak mendapatkan berbagai penghargaan. Nilai untuk reformasi birokrasi di DIY juga sudah jadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

“Sering teman-teman ASN ini tidak merasa kalau sudah berubah, karena tidak disadari perubahan itu karena pentahapannya bukan lompatan (tapi perlahan),” ujarnya.