Danais DIY Berkurang, Proyek Rumah Layak Huni Turun dari 400 Jadi 250 Unit

Salah satu rumah layak huni berarsitektur Yogya yang dibangun oleh Pemda DIY menggunakan Dana Keistimewaan (Danais). Foto: Pemkab Bantul

Alokasi Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2025 mengalami penurunan dari Rp 1,42 triliun menjadi Rp 1,2 triliun. Penurunan ini memaksa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunda dan memangkas sejumlah proyek pembangunan.

Paniradya Pati Kaistimewan, Aris Eko Nugroho, mengatakan penurunan alokasi Danais ini berdampak pada sejumlah rencana pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan rumah layak huni.

Rumah layak huni yang sebelumnya direncanakan akan dibangun sebanyak 400 unit, tahun depan akan dikurangi menjadi 250 unit saja.

"Rumah Layak Huni yang seharusnya lebih dari 400-an, sekarang yang paling kita laksanakan 250-an,” ungkap Aris di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Jumat (20/12).

Selain itu, Pemda DIY juga akan mengurangi volume pembangunan ruas jalan Prambanan-Tawang-Ngalang, dari yang semula 5 segmen menjadi 1 segmen lebih dulu.

“Misalnya jalan yang harusnya ada 5 segmen yang harus diselesaikan berkaitan dengan Prambanan-Tawang-Ngalang, akhirnya kita 1 segmen dulu. Jadi memang kita sikapi dengan pengurangan volume,” jelasnya.

Paniradya Pati Kaistimewan, Aris Eko Nugroho. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Penurunan ini juga berdampak pada rencana pembangunan taman budaya, di mana Pemda DIY mesti menunda pembangunan 2 buah taman budaya.

“Ada dua taman budaya yang harusnya bisa paling tidak kita mulai proses pembangunannya, tetapi terpaksa kita tunda terlebih dahulu," kata Aris.

Di tengah keterbatasan anggaran, Aris berharap ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pelaksanaan program.

"Saya kira Jogja terkenal karena peradaban roh budaya, sehingga kami berharap kalau kaitan dengan masyarakat nanti ada porsi-porsi tertentu yang tidak harus semuanya dikerjakan pemerintah, tapi bersama-sama dengan masyarakat. Pemerintah tetap ada tetapi sebagai pemantik saja," katanya.

“Syukur banyak CSR juga kerso untuk kemudian membantu,” tambahnya.

Pemangkasan anggaran ini memaksa pemerintah daerah fokus pada efisiensi dan optimalisasi program yang paling berdampak pada masyarakat, meski sejumlah rencana harus ditunda atau dikurangi.