Disdikpora DIY soal Wacana Siswa Bisa Tinggal Kelas: Belajar Harus Ada Tantangan
PerbesarKepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Raden Suci Rohmadi, menilai siswa perlu memiliki tantangan agar terdorong untuk belajar. Hal itu disampaikannya merespons wacana pemberlakuan kembali kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang berpeluang diterapkan mulai tahun ajaran 2027.
Suci mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait wacana tersebut. Namun, menurutnya, kemungkinan tidak naik kelas dapat menjadi tantangan bagi siswa untuk lebih serius mengikuti proses pembelajaran.
“Kalau menyambut baik pokoknya kita tunggu saja kebijakannya. Tetapi kalau pandangan saya bahwa setiap orang belajar atau seorang belajar itu pasti harus punya ada tantangan-tantangan,” kata Suci saat ditemui Pandangan Jogja di Kantor DPRD DIY, Kamis (8/10).
Ia menilai apabila seluruh siswa merasa pasti naik kelas, sebagian di antaranya berpotensi kehilangan dorongan untuk belajar karena menganggap kenaikan kelas sudah terjamin.
“Kalau semua akan dinaik kelaskan, ‘enggak usah belajar aja. Orang kita pasti naik kelas kok’ gitu kan. Bisa saja seperti itu,” tambahnya.
Menurut Suci, kebijakan yang memungkinkan siswa tidak naik kelas dapat menjadi bagian dari upaya mendorong mereka meningkatkan kemampuan belajar. Adanya kemungkinan mengulang kelas dinilainya dapat membuat siswa lebih berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran.
“Kalau prosesnya mau kembali ke dulu, kebijakan yang pernah ada dulu bahwa tidak mesti bahwa semua anak naik kelas ini bagian dari sebenarnya kebijakan untuk memberikan tantangan. Supaya anak itu benar-benar konsentrasi untuk belajar, supaya bisa naik kelas,” katanya.
Suci juga menyinggung kemampuan literasi dan numerasi siswa. Berdasarkan data Disdikpora DIY, capaian literasi siswa SMA pada 2025 tercatat sebesar 94,43 persen, sementara numerasinya 95,42 persen.
Adapun pada jenjang SMK, capaian literasi tercatat sebesar 82,73 persen dan numerasi sebesar 77,21 persen.
Sementara itu, Suci menyoroti persoalan kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan lebih rendah, khususnya SMP. Menurutnya, masih ditemukan siswa yang kemampuan literasi dan numerasinya belum memadai meskipun sudah berada di jenjang tersebut.
“Ketika anak itu usianya sudah SMP tapi mungkin literasinya dan numerasinya masih kurang, ya banyak terjadi, karena tidak begitu ada tantangan,” kata Suci.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membuka kemungkinan penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Wacana tersebut merupakan salah satu masukan yang diterima Kemendikdasmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Meski demikian, kebijakan tersebut belum diputuskan. Kemendikdasmen masih memerlukan kajian akademik dan masukan para ahli sebelum menentukan penerapannya.
Kata LSM Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan
Sementara itu, Ketua LSM Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi), Yuliani Putri Sunardi, mengatakan kebijakan tersebut tidak semestinya langsung dibebankan kepada siswa sebelum kualitas sumber daya manusia (SDM) guru dan sistem pembelajaran di sekolah diperbaiki.
Yuli menilai siswa merupakan hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan guru. Karena itu, ketika proses penyampaian materi, pemberian tugas, hingga pendampingan belajar tidak berjalan dengan baik, menurutnya tidak adil apabila siswa kemudian menjadi pihak yang paling dirugikan melalui kebijakan tidak naik kelas.
Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa guru memiliki kemampuan mengajar yang memadai.
"Kalau itu mau diterapkan, perbaiki dulu SDM-nya guru, karena anak itu adalah produk. Kalau gurunya bagus, cara menyampaikannya bagus, pasti anak itu bisa. Guru ke murid itu menanam ilmu, kalau nanamnya besar pasti hasilnya juga bagus,” kata Yuli dihubungi Pandangan Jogja.
"Jadi SDM-nya guru dulu diperbaiki. Karena proses bahan-bahan baru diterapkan itu. Jadi anak tidak jadi korban," tegasnya.
Ia menyinggung pola pemberian tugas yang menurutnya belum selalu diikuti dengan pembahasan dan evaluasi. Ia menilai siswa perlu mengetahui apakah tugas yang dikerjakannya sudah benar atau masih salah agar proses belajar benar-benar terjadi.
Jika wacana ini diterapkan pada 2027, ia menilai waktu sekitar dua bulan tidak cukup apabila pemerintah atau sekolah baru melakukan pembenahan menjelang kebijakan tersebut diberlakukan. Menurutnya, peningkatan kualitas guru bukan persoalan yang bisa diselesaikan secara instan.
"Ya menurut aku nggak bisa dua bulan itu,” kata Yuli.
Yuli berharap kebijakan pendidikan tidak hanya menempatkan siswa sebagai objek evaluasi. Menurutnya, tantangan bagi siswa memang penting untuk membangun motivasi belajar, tetapi tantangan tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik.