Eko Suwanto Dorong Perlindungan Sungai untuk Cegah Krisis Air di Kota Yogya
PerbesarPemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD DIY kini memperkuat langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman musim kemarau yang memicu risiko krisis air bersih serta kerentanan lingkungan.
Fenomena cuaca tahun ini dinilai lebih kompleks karena disertai angin muson Australia yang menyebabkan suhu udara menjadi lebih dingin atau dikenal sebagai fenomena "bediding," yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, mengungkapkan dalam diskusi "Ngobrol Parlemen" di kanal YouTube Tribun Jogja Official pekan lalu bahwa kondisi cuaca saat ini sangat tidak menentu.
"Cuaca kali ini nih gado-gado, campur-campur. Musim kemarau tapi juga masih disertai ada sedikit-sedikit hujan juga," ujar Nur Hidayat menjelaskan dinamika arus sungai yang tetap diwaspadai, Senin (3/8).
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyoroti tantangan unik Kota Yogyakarta yang memiliki keterbatasan lahan hijau, di mana lahan pertanian kini tersisa kurang dari 16 hektar.
“Problem di Kota Jogja ini unik dibanding kabupaten lain. Bernapas bukan di tengah lumpur, tapi bernapas di tengah gedung-gedung. Air juga sama," kata Eko menekankan pentingnya sungai sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.
Sebagai langkah jangka panjang, Eko mengusulkan penguatan regulasi melalui program "Sungai Aman Bencana" untuk melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari okupasi bangunan komersial.
“Harapan kita ke depan, tidak hanya kampungnya yang aman, tidak hanya sekolahnya, tapi sungainya juga aman sehingga rakyat kita bisa selamat," tegasnya mengenai rencana penanaman pohon Gayaman di sepanjang Sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong.
Dari sisi teknologi informasi, BPBD Kota Yogyakarta tengah menyiapkan program "Jonet" atau Jogja Connect untuk memastikan komunikasi darurat tidak terputus saat terjadi bencana. Nur Hidayat menjelaskan,
"Ke depan kami punya program namanya Jonet. Di dalamnya ada Si Gabil (Sistem Integrasi Gelombang Alat Komunikasi Wilayah), karena satu-satunya alat komunikasi (saat darurat) itu kan radio," mengingat kerentanan jaringan internet saat terjadi gempa bumi.
Untuk peringatan dini, pemerintah telah memasang 35 unit Early Warning System (EWS) di sepanjang aliran sungai di Yogyakarta. Nur Hidayat menekankan pentingnya alat ini sebagai langkah preventif.
"Peringatan dini itu harus kita hadirkan di dalam suatu kawasan itu sebagai awal daripada antisipasi penyelamatan, sehingga masyarakat memiliki waktu evakuasi yang cukup,” ujarnya.
Namun, upaya mitigasi ini menghadapi tantangan besar terkait kebijakan anggaran dari pemerintah pusat. Eko Suanto mengkritik keras adanya pemangkasan dana penanggulangan bencana di tingkat daerah.
"Pemerintah hari ini adalah pemerintah yang tidak serius memberikan dukungan anggaran kepada penanggulangan bencana. Kelihatannya duitnya sekarang ini dipangkas oleh pemerintah pusat," ungkap Eko.
Eko menambahkan bahwa biaya edukasi dan kesiapsiagaan memang tidak murah, namun sangat krusial untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
"Anggaran pencegahan itu mahal. Anggaran untuk edukasi agar tidak terjadi korban meninggal pada saat bencana itu memang mahal karena menyangkut simulasi dan peralatan," jelasnya lebih lanjut.
Guna menyiasati keterbatasan anggaran, Nur Hidayat mendorong penguatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema gotong-royong.
“Mari kita mendinamisir ini semua dengan kegiatan apa nanti ke depan berpikir bersama-sama. Dengan keadaan yang ada, tapi jangan lupa kesiapsiagaan tetap dihadirkan," imbaunya kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Menutup diskusi tersebut, Artika Amelia sebagai pemandu acara menyimpulkan bahwa upaya kolektif ini adalah demi masa depan kota. "Menjaga sungai dan lingkungan ini merupakan investasi keselamatan untuk generasi yang akan datang," pungkasnya sebagai pesan penutup bagi para pemirsa.