Eko Suwanto: Menyedihkan, Ada 13.669 Anak Tak Sekolah di DIY

Ketua Komisi A DPRD DIY sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Komisi A DPRD DIY sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, mengungkap terdapat 13.669 anak usia sekolah di DIY yang tidak bersekolah.

Ia meminta pemerintah daerah se-DIY memfasilitasi anak-anak tersebut agar kembali mendapatkan akses pendidikan.

“Ini kabar dan fakta yang membuat kita prihatin. Menyedihkan terjadi di kota Pendidikan ada data sebanyak 13.669 anak usia sekolah yang tidak sekolah. Ke depan harus ada kebijakan afirmatif untuk pastikan pendidikan bagi anak usia sekolah mudah aksesnya,” kata Eko Suwanto dalam keterangan tertulis yang diterima Pandangan Jogja, Kamis (7/5).

Berdasarkan data yang disampaikan Eko Suwanto, jumlah anak tidak sekolah tersebar di lima kabupaten/kota di DIY. Bantul tercatat sebanyak 3.727 anak, Sleman 3.259 anak, Gunungkidul 3.429 anak, Kulon Progo 1.470 anak, dan Kota Yogyakarta 1.784 anak.

Dari total tersebut, sebanyak 8.066 anak telah terverifikasi, sementara 5.603 lainnya belum terverifikasi.

“Berdasarkan data anak tidak sekolah atau putus sekolah se-DIY untuk Bantul sebanyak 3.727 lalu Sleman ada 3.259 anak, di Gunungkidul ada 3.429 dan Kulonprogo ada 1.470 lalu kota Yogyakarta 1.784 anak. Dari data yang ada sudah terverifikasi 8.066 anak dan sisanya 5.603 belum terverifikasi,” ujar Eko Suwanto.

Ketua Komisi A DPRD DIY sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto

Selain itu, Eko Suwanto menyebut anggaran BOSDA DIY tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp9.290.336.603. Pada 2025, total anggaran BOSDA DIY tercatat Rp206.013.149.879, sedangkan pada 2026 turun menjadi Rp196.722.813.276.

Ia menjelaskan penurunan terjadi pada BOSDA SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri, hingga sekolah swasta. Untuk SMA Negeri, anggaran turun dari Rp64.797.701.679 pada 2025 menjadi Rp62.973.597.620 pada 2026. SMK Negeri turun dari Rp100.794.410.650 menjadi Rp98.350.926.576, sedangkan SLB Negeri turun dari Rp10.541.419.550 menjadi Rp10.096.364.080.

Sementara itu, BOSDA sekolah swasta juga mengalami penurunan. BOSDA SMA/MA Swasta turun dari Rp8.856.760.000 menjadi Rp7.463.585.000, SMK Swasta turun dari Rp14.713.210.000 menjadi Rp11.554.940.000, dan SLB Swasta turun dari Rp6.309.648.000 menjadi Rp6.283.400.000.

“Kita ke depan mendorong bantuan pendidikan bisa ditingkatkan agar kesempatan anak usia sekolah mendapatkan hak-haknya bisa dipenuhi. Maka kita berikan rekomendasi bahwa PDI Perjuangan meneguhkan komitmen wajib belajar wajib dikerjakan. Kepada Pemda se-DIY khususnya Dinas Pendidikan segera konsolidasi dan berdialog untuk pastikan pelayanan pendidikan dilaksanakan,” kata Eko Suwanto.

Ia juga meminta pemerintah pusat membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan serta mendorong pemerintah daerah mengonsolidasikan APBD dan menggandeng sektor swasta melalui CSR untuk mendukung beasiswa pendidikan.

“Pemda se-DIY harus segera mencari solusi untuk memastikan 13.669 anak agar bisa menjalani pendidikan secara baik. Bisa bagi tugas sesuai kewenangan Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota, prinsipnya gotong-royong. Bab anggaran, Pusat harus tahu fakta ini dan batalkan pemangkasan anggaran,” pungkas Eko Suwanto.