Gerindra Capreskan Prabowo di 2029, Pengamat: Bantah Isu Gibran Gantikan Prabowo

Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto saat debat Capres Pemilu 2024. Foto: Istimewa/kumparan

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra menetapkan lima poin keputusan strategis, salah satunya adalah mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2029. Keputusan ini mencetak sejarah politik Indonesia karena diumumkan kurang dari 100 hari sejak pemerintahan baru dimulai.

Pengamat Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga, Hardjuno Wiwoho, menilai keputusan ini sebagai sinyal bagi politisi muda, termasuk Gibran Rakabuming Raka, untuk tidak berandai-andai dalam kontestasi politik 2029.

"Dengan keputusan ini, artinya Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap menjalani dua periode kepemimpinan. Spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama dua tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu terbantahkan. Ini juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan siap memimpin selama dua periode penuh," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2).

Hardjuno juga menggaris bawahi isu utang budi dalam politik, menegaskan bahwa pemimpin harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa ketimbang loyalitas personal.

"Prabowo pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa. Jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekadar urusan pertemanan. Jangan sampai seorang pemimpin merasa berutang budi kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi ia harus sadar bahwa utang budinya adalah kepada 280 juta rakyat Indonesia yang memilihnya," tegasnya.

Prabowo dan Komitmen Penegakan Hukum

Kandidat Doktor di Bidang Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho. Foto: Dok. Pribadi

Salah satu janji utama Prabowo adalah memastikan tidak ada yang kebal hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi. Isu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap menjadi perhatian utama.

"Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin oleh para debitur. Jika ini tidak dilaksanakan, maka ada konspirasi yang terjadi di dalamnya," kata Hardjuno.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menyasar kasus-kasus besar, bukan hanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku kecil.

"KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, namun hingga saat ini masih ditutup-tutupi. Jangan sampai hanya menargetkan kasus-kasus kecil, sementara kasus besar dibiarkan lolos. Jika penegakan hukum hanya berkutat pada OTT, maka korupsi tidak akan pernah selesai karena nilainya terlalu kecil dibandingkan kejahatan besar yang masih dibiarkan," jelasnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. Ia menegaskan bahwa investor hanya akan datang jika ada kepastian hukum yang jelas.

"Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkali-kali dibagikan, tetapi angka kemiskinan tidak turun karena dana tersebut digunakan untuk judi online, rokok, atau dikorupsi. Ini harus dihentikan," ungkapnya.

Misi Besar Prabowo: Reformasi Ekonomi dan Hukum

Presiden RI, Prabowo Subianto. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Hardjuno juga menyoroti kebijakan ekonomi yang dinilainya masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.

"Indonesia memiliki lahan pertanian yang subur, tetapi justru banyak yang dikonversi menjadi beton dalam proyek strategis nasional. Bagaimana bisa kita berharap swasembada pangan jika lahan pertanian terus berkurang? Misi PSN seharusnya adalah memperbaiki bangsa, bukan justru menciptakan ketimpangan sosial," tegasnya.

Ia juga membandingkan kondisi ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat yang menghadapi defisit anggaran besar.

"Elon Musk sendiri menyatakan bahwa jika AS tidak memangkas anggaran sebesar 2 triliun dolar, maka mereka bisa bangkrut. Jika negara sekuat AS saja memiliki tantangan ekonomi yang berat, bagaimana dengan Indonesia? Kita bukan pencetak dolar, tetapi justru pembeli dolar. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara," jelasnya.

Harapan Rakyat pada Pemerintahan Prabowo

Kandidat Doktor di Bidang Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho. Foto: Dok. Pribadi

Di tengah tantangan politik dan ekonomi yang kompleks, rakyat berharap Prabowo bisa menjadi pemimpin yang tegas dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Hardjuno menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis.

"Jika kita ingin bangkit, maka presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum di Indonesia. Sejak 1998, kita justru mundur dalam kepastian hukum. Kejahatan bertambah besar, utang negara melonjak dari 60 miliar dolar AS menjadi hampir 5000 miliar dolar AS. Dengan GDP per kapita yang masih rendah, banyak rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan. Artinya, kita harus serius dalam membangun fondasi hukum yang kuat," tegasnya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Prabowo diharapkan bisa benar-benar merealisasikan janjinya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Jika komitmen ini bisa diwujudkan, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit dan menjadi negara yang lebih maju serta sejahtera,” pungkasnya.