Gus Imin: Alokasikan Rp 500 Miliar per Tahun untuk Atasi Polusi Jakarta

Gus Imin mendorong Pemda DKI untuk alokasikan dana hingga Rp 500 miliar untuk mengatasi polusi Jakarta dengan memperbanyak RTH.

Cak Imin memberikan kata sambutan pada acara Harlah PKB di Stadion Manahan Solo. Foto: Dok. DPP PKB

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar memandang bahwa polusi udara di DKI Jakarta sudah terlalu parah dan tidak bisa ditolerir lagi.

Korban Polusi sudah nyata banyaknya, yakni anak dan orang tua yang terkena batuk pilek berlanjut. Untuk itu perlu langkah nyata Pemda DKI untuk menurunkan polusi dengan fokus pada pencapaian target Ruang Terbuka Hijau 30 persen secepat mungkin.

“Hari ini RTH DKI baru 5 persen pada UU No 26 tahun 2007 mengamanatkan RTH DKI minimal 30 persen. Berarti ada kekurangan 25 persen, bisa kita lihat dampaknya hari ini kan? Polusi begitu nyata dan mengerikan."

"Selain tentu saja penyebab polusinya juga kita sentuh, tapi soal RTH ini masalah besar dan dalam otoritas langsung Pemda DKI,” papar Gus Imin, dalam rilis pers yang diterima redaksi, Senin (21/8).

Foto kondisi polusi udara Jakarta pada pukul 10:15 WIB pada Jumat (18/8/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Gus Imin menyitir temuan penelitian Puji Lestari dkk. pada 2020, yang menyebutkan bahwwa sektor transportasi paling banyak menyumbang Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), dan partikel halus PM2,5. Sementara sektor industri paling banyak menyumbang Sulfur Dioksida (SO2), juga PM2,5 dalam jumlah yang signifikan

Selain itu, DKI Jakarta dikelilingi oleh pabrik pembangkit Listrik. Laporan kajian oleh lembaga riset Center for Research of Energy and Clean Air, yang berbasis di Finlandia, menyebutkan ada sekitar 118 fasilitas industri - termasuk pembangkit listrik - yang beroperasi di Jawa Barat dan Banten.

Di sektor transportasi, sudah banyak usaha yang dilakukan Pemda DKI yang dibackup pemerintah pusat untuk menyediakan transportasi publik yang ramah pengguna. Langkah itu perlu terus dioptimalkan sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Gus Imin juga mengapresiasi langkah Kementrian KLHK yang telah membentuk Satgas untuk memantau kinerja dan operasi PLTU PLTU di sekitar DKI Jakarta. Selain itu, kementerian khususnya Kemenko Marves dan juga Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan Work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk pelajar.

“Namun RTH yang masih belum tersentuh. Mandeg angkanya di 5-10 persen, datanya beda-beda tapi ya masih jauh dari target amanat UU,” tandas Gus Imin.

Taman Suropati di Jakarta Pusat pada Selasa (22/3/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Karenanya pemda DKI perlu segera menetapkan target resmi untuk mencapai “ruang hijau 30 persen” sebagai prioritas utama prioritas Pembangunan DKI Jakarta dalam waktu 1 tahun ke depan. DKI segera musti memiliki skema dan target untuk Penghijauan dan Reboisasi Skala Besar di DKI Jaarta, Banten (Tangsel dan Kab Tangerang) dan Jabar (Bekasi)

Untuk keperluan itu, menurut Gus Imin, Pemda DKI bisa mengalokasikan anggaran Rp. 200 Miliar-300 Miliar setiap tahun untuk Reboisasi dan Penghijauan dan dilaksanakan serentak bekerjasama dengan seluru elemen pemerintah dan Masyarakat - TNI, Polri, RT RW, Ormas dan semua Lembaga Pendidikan- Ponpes, Universitas, SD-SMA di seluruh DKI.

Namun, tidak bisa hanya DKI saja yang musti kejar target RTH.

Sejumlah kendaraan bermotor mengalami kepadatan di salah satu ruas jalan di kawasan Cawang, Jakarta, Senin (14/8/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Karenanya, Pemda DKI juga bisa mengalokasikan anggaran Rp. 100-200 Miliar untuk eksekusi kerjasama Pendanaan Ko-Financing dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten untuk melaksanakan Penghijauan dan Reboisasi Total – dengan focus kepada Bekasi, Tangsel. Kab Tangerang.

“Dengan dana APBD diatas Rp. 70 Triliun, alokasi dana pemda DKI selama ini untuk Lingkungan Hidup dan Reboisasi dan Penghijauan masih terlalu kecil dan minim. Saatnya sekarang dialokasikan, digas,’ kata Gus Imin.

Gus Imin juga mengatakan pentingnya Pemda DKI segera melakukan kemitraan dengan organisasi Masyarakat strategis di DKI Jakarta termasuk dengan PW NU, Gereja dan lainnya untuk peran serta aktif melaksanakan dan mencapaia Reboisasi dan Penghijauan. Kampanye publik massif untuk semua intitusi pemerintah di bawah pemda DKI termasuk sekolah dan kantor kantor semua Kelurahan dan RT RW di DKI Jakarta juga perlu dikerjakan.

“Pemda DKI juga harus secepat mungkin membuat Surat Edaran pelaksanaan Penghijauan daqn Reboisasi kepada seluruh dan gedung-gedung dan perusahaan swasta ikut serta melakukan reboisasi dan penghijauan di lahan-lahan mereka. Kalau perlu siapkan sanksinya, bisa pemberatan pajak atau pungutan lainnya,” jelas Gus Imin.