Kabinet Prabowo Dinilai Seimbang, Gerindra dan Profesional Punya Peran Penting

Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai kritik terhadap Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto tidak tepat. Kritikus menuding bahwa kabinet terlalu mengakomodasi partai politik di luar Gerindra, namun Hardjuno menekankan bahwa pandangan ini mengabaikan fakta penting: banyak tokoh Gerindra memegang posisi kunci dalam kabinet, dan kabinet juga melibatkan kalangan profesional yang berkompeten.

"Jika kita lihat dari internal Gerindra, beberapa tokoh utama seperti Prasetyo Hadi yang menjadi Menteri Sekretaris Negara, Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan menunjukkan bahwa peran Gerindra sangat signifikan," kata Hardjuno.

Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto

Lebih jauh, Hardjuno menjelaskan bahwa keseimbangan antara peran partai politik dan profesional sangat terlihat dalam komposisi kabinet ini. Nama-nama seperti Dody Hanggodo (Menteri PUPR) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mencerminkan upaya Prabowo untuk memastikan kementerian dikelola oleh mereka yang memiliki keahlian teknis. "Ini membuktikan bahwa kabinet Prabowo mengedepankan kompetensi, tidak hanya akomodasi politik," tambahnya.

Selain itu, tokoh profesional lain seperti Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), dan Erick Thohir (Menteri BUMN) juga dipercaya untuk memimpin sektor-sektor penting dalam pemerintahan, menegaskan bahwa kabinet ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga profesionalisme.

Hardjuno Wiwoho. Foto: Dok. Istimewa

Hardjuno juga menyebut bahwa kritik yang menyatakan kabinet ini hanya mementingkan partai politik kurang tepat. "Kabinet ini mencerminkan keseimbangan antara partai, terutama Gerindra, dengan profesional yang berpengalaman di bidangnya masing-masing," jelasnya.

Di akhir, Hardjuno menyarankan publik agar tidak terburu-buru menghakimi. "Mari kita lihat kinerja mereka dalam 100 hari ke depan. Saya berharap kabinet ini menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama," tutupnya.