Kepercayaan Publik ke TNI Selalu Tertinggi, Pakar UGM: TNI Simbol Nasionalisme

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Panglima TNI di area Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/11/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menempati peringkat pertama sebagai lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis 8 Juni lalu. Sebenarnya hasil survei itu bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, survei-survei serupa juga selalu menempatkan TNI di posisi teratas.

Padahal, dalam beberapa tahun terakhir TNI telah diterpa isu-isu negatif. Misalnya kasus korupsi PT Asabri yang melibatkan militer dengan kerugian hampir Rp 23 triliun. Atau terkait anggaran belanja selama pandemi, yakni ketika lembaga lain mengalami realokasi, TNI justru tidak terdampak bahkan bisa belanja alutsista baru dengan nilai puluhan triliun rupiah.

Isu represi dan pelanggaran HAM juga masih menerpa institusi ini. Baik kasus pelanggaran HAM di masa lampau maupun yang baru-baru ini terjadi seperti di Papua dan di Urut Sewu, Kebumen.

“Sebenarnya (daftar masalah di TNI tersebut) kalau dikontraskan dengan logika rasional ini akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, tapi ternyata tidak berdampak secara signifikan meski telah diterpa isu yang besar,” kata dosen FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Luqman-Nul Hakim, saat dihubungi Pandangan Jogja @Kumparan, Sabtu (18/6).

Direktur Institute of International Studies (IIS) UGM, Luqman-Nul Hakim. Foto: IIS UGM

Luqman yang juga Direktur Institute of International Studies (IIS) UGM itu mengatakan bahwa pascareformasi kepercayaan publik terhadap TNI memang terus meningkat. Hal itu menurutnya karena adanya pemisahan fungsi TNI dan Polri yang membuat TNI tidak lagi bisa banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat, tidak seperti lembaga lain seperti Presiden, DPR, atau Polri.

Hal itu membuat sorotan publik dan media terhadap institusi TNI tidak sebesar sorotan ke lembaga negara lain yang kebijakannya langsung berhubungan dengan masyarakat. Sehingga jika ada pelanggaran atau kasus di TNI, perhatian publik tidak sebesar ketika pelanggaran itu dilakukan oleh institusi lain.

“Berjaraknya masyarakat dan TNI saya kira cukup berpengaruh. Tidak seperti lembaga lain yang kebijakannya itu langsung berkaitan dengan masyarakat sehingga ketika ada kesalahan akan sangat mudah terlihat,” kata Aim, sapaan akrab Luqman-Nul Hakim.

Tingginya tingkat kepercayaan publik pada TNI menurut dia juga dipengaruhi oleh aspek ideologis. Di mata masyarakat, TNI merupakan simbol nasionalisme yang sangat kuat.

Hal itu membuat apapun yang dilakukan oleh TNI dianggap suatu kebaikan untuk bangsa dan negara. “Seakan-akan apa yang dilakukan oleh TNI yaitu demi kebaikan bangsa,” lanjutnya.

Hal ini menurut dia menunjukkan bahwa aspek ideologis memang berpengaruh besar terhadap tingginya tingkat kepercayaan publik pada TNI.

Meski begitu, survei kepercayaan publik ini menurut Aim tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kualitas kinerja suatu lembaga negara. Sebab, survei tersebut didasarkan pada persepsi publik yang sifatnya sangat subjektif. Survei itu juga tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan bahwa TNI memiliki kinerja yang paling baik ketimbang institusi negara lain.

“Karena survei itu basisnya adalah persepsi publik, tidak ada korelasi langsung terhadap kualitas kinerjanya,” kata Luqman-Nul Hakim.