Kerap Diprotes Karena Rusak, 1,5 Km Jalan Godean Akan Diperbaiki setelah Lebaran

Warga melakukan demonstrasi untuk memprotes Jalan Godean yang rusak dan tak kunjung diperbaiki. Foto: Facebook/Abeje Janoko

Ruas jalan Godean di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan diperbaiki setelah Lebaran tahun ini. Ruas jalan ini memang sudah kerap dikritik karena banyak mengalami kerusakan hingga banyak yang menjuluki Jalan Godean sebagai ‘jeglongan sewu’ yang artinya lubang seribu.

Pada Minggu (17/3) kemarin, bahkan warga melakukan demonstrasi dengan cara memasang sejumlah spanduk protes karena jalan tersebut tak kunjung diperbaiki.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Kwaryantini Ampeyanti Putri, mengatakan bahwa tahun ini pemerintah akan memperbaiki ruas Jalan Godean sepanjang 1,5 kilometer.

“Untuk tahun ini kami ada rencana penanganan sepanjang 1,5 kilometer di sebelah barat Pasar Godean, diawali dari Jembatan Sambirejo 2 sampai dengan kurang lebih Pom Bensin Sidorejo,” kata Kwaryantini Ampeyanti Putri saat dihubungi Pandangan Jogja, Selasa (19/3).

Ruas Jalan Godean di Sleman yang rusak. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Anggaran yang disiapkan untuk memperbaiki 1,5 kilometer ruas jalan itu sebesar Rp 11 miliar. Kontrak lelang pengerjaan jalan ini rencana akan dimulai pada akhir Maret ini. Namun, pengerjaan fisiknya baru akan dimulai setelah Lebaran supaya tidak mengganggu arus lalu lintas saat musim mudik.

“Sebetulnya yang butuh penanganan di ruas Jalan Godean lebih dari 5 kilometer, namun karena keterbatasan anggaran, untuk sementara yang kami tangani baru sepanjang 1,5 kilometer,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa setiap tahun pihaknya selalu mengusulkan perbaikan ruas Jalan Godean. Namun karena panjang jalan provinsi yang ada di DIY mencapai 674,685 kilometer yang tersebar di 4 kabupaten maka prosesnya juga butuh waktu.

“Setiap tahunnya juga sudah selalu kami usulkan, namun mengingat jalan provinsi yang ada di DIY sepanjang 674,585 kilometer yang tersebar di 4 wilayah kabupaten, sehingga perlu mekanisme dalam penganggaran dan penanganannya,” kata Kwaryantini.