Ketua DPP NasDem Bantah Kontra dengan Pemerintah Jokowi karena Usung Anies

Ketua DPP Parta NasDem, Willy Aditya, melayani permintaan wawancara wartawan di UGM, Senin (10/10). Foto: Widi Erha Pradana

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem). Willy Aditya, membantah tudingan dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang mengatakan bahwa sikap NasDem telah bertentangan dengan tujuan partai koalisi pengusung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pasalnya, kebijakan-kebijakan Anies Baswedan selama ini dinilai kerap bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Willy menegaskan, meskipun NasDem telah mendeklarasikan Anies sebagai capres, namun mereka masih menjadi bagian dari partai koalisi dan akan mendukung program-program pemerintah hingga masa jabatannya habis nanti.

“NasDem kan yang mengusung Pak Jokowi. NasDem masih setia dalam barisan Pak Jokowi,” kata Willy Aditya setelah menjadi pembicara dalam seminar politik yang digelar oleh FISIPOL UGM, Senin (10/10).

Komitmen itu menurut dia tercermin dari pidato deklarasi yang disampaikan oleh Anies, dimana Anies mengatakan dirinya akan menjunjung semangat continuity and change (keberlanjutan dan perubahan). Artinya, Anies juga akan melanjutkan capaian-capaian positif selama masa pemerintahan Jokowi.

“Spirit apa yang menjadi legacy Pak Jokowi, apa yang menjadi capaian-capaian Pak Jokowi, tentu itu harus kita lanjutkan. Dan apa yang menjadi hal-hal yang kurang itu yang kita perbaiki,” lanjutnya.

“Continuity and change, itu yang menjadi standpoint dari Pak Anies dan Partai NasDem,” tegasnya.

Ketua DPP Parta NasDem, Willy Aditya, melayani permintaan wawancara wartawan di UGM, Senin (10/10). Foto: Widi Erha Pradana

Willy juga menyayangkan narasi dari PDIP yang menyebutkan bahwa Partai NasDem sudah tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, sampai saat ini NasDem masih tetap setia dan loyal pada pemerintahan Jokowi.

Apa yang dilakukan oleh NasDem menurut dia tidak lain adalah bentuk kedaulatan dari partai dalam menyusun strategi menghadapi kontestasi politik 2024 mendatang. Pasalnya, suara yang dimiliki oleh NasDem belum cukup untuk mengajukan capres di pilpres mendatang, karena itu mereka harus menyiapkannya dari jauh-jauh hari.

“Kami menyayangkan narasi-narasi dan analogi seperti ini yang kemudian sangat mempersempit ruang gerak (partai),” kata Willy Aditya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyindir langkah Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk 2024. Hasto mengatakan bahwa deklarasi tersebut tidak sejalan dengan tujuan bersama partai koalisi pengusung Jokowi.

Pasalnya, NasDem yang sampai saat ini masih jadi bagian dari parpol koalisi justru mengusung capres yang kebijakannya sering bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mencontohkan kebijakan Anies terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan yang kontradiktif dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Contohnya saya mendengar berkali-kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap di Jakarta, sementara pak Jokowi menginginkan suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu dapat dijalankan sebaik-baiknya," kata Hasto Kristiyanto usai memberikan materi dalam seminar politik yang digelar FISIPOL UGM, Senin (10/10).

"Ketika ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif," tegasnya.