Kisah Ketua RT di Yogya Pontang-panting Berjibaku Penuhi Kebutuhan Pasien Isoman

Ada 28 ribu lebih pasien isoman di seluruh DIY. Ketua RT di pemukiman miskin musti pontang-panting penuhi kebutuhan warganya yang sedang isoman. Negara kemana?

Keuaa RT 43 RW 09, Kelurahan Terban, Kemantren, Gondokusuman, Kota Yogya. Foto: Istimewa

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal tahun ini, Suwandi, Ketua RT 43 RW 09, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tak pernah membayangkan bahwa situasi akan serumit sekarang. Awalnya, sebagai Ketua RT tugasnya hanya membentuk posko PPKM di tingkat RT yang berfungsi untuk mendata warganya yang positif COVID-19.

Namun situasi perlahan berubah, ketika mulai banyak warganya yang positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Tugas Suwandi menjadi bertambah, mengambilkan jatah makanan dari Dinas Sosial untuk para pasien isoman ke kantor kelurahan dua kali sehari.

“Kalau sekadar tenaga saja tidak masalah, tapi setelah korban yang terpapar semakin banyak kami juga dibebankan soal dana,” kata Suwandi ketika dihubungi, Sabtu (24/7).

Ketika warganya makin banyak yang terpapar COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, bantuan dari pemerintah justru melambat dan sering telat. Bahkan tidak sedikit bantuan yang turun setelah pasien sudah hampir menyelesaikan isolasi mandirinya.

“Yang terjadi kemarin itu, isolasi 14 hari tapi baru dapat nasi boks di hari ke-10 bahkan ada yang kurang sehari baru turun bantuannya. Jadi tidak full 14 hari, atau 10 hari saja kan lumayan buat meringankan,” ujarnya.

Dukungan dari kelurahan juga tidak signifikan. Dari kelurahan, Suwandi dan ketua RT lain hanya diinstruksikan untuk mengaktifkan kembali lumbung RT supaya bisa membantu jika ada warga yang harus menjalani isolasi mandiri. Persoalannya, sebagian besar warganya saat ini juga sedang dalam situasi kesulitan ekonomi.

“Saya minta iuran Rp 5 ribu per warga saja sudah banyak yang rebut,” lanjutnya. Untuk diketahui, RT yang dipimpin Suwandi mayoritas dihuni warga tidak mampu.

Saat ini, Suwandi sudah merasa sangat kewalahan. Apalagi sekarang di lingkungan RT-nya ada delapan orang yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Dia berharap, para ketua RT dan relawan di tingkat bawah tak lagi dibebani dengan urusan berbagai macam biaya karena sudah banyak mengeluarkan tenaga untuk mengurus warga yang terpapar COVID-19.

“Kita sudah mengurus administrasi sana sini, foto KTP, foto KK, surat hasil tes PCR, kirim ke puskesmas, ke kelurahan, tapi masih dibebani biaya kayak gitu,” kata Suwandi.

Tak Tega Membebani Rakyat

Ketua RT 35 RW 08 Kelurahan TerbanKuswan Indro Swabowo,

Karena bantuan dari dinas sosial sering telat, Suwandi harus memutar otak bagaimana supaya warganya yang sedang menjalani isolasi mandiri tetap bisa makan. Sayangnya, kas RT sudah habis jauh-jauh hari. Akhirnya pilihan terakhir Suwandi menarik iuran ke warganya Rp 20 ribu tiap kepala keluarga.

“Saya ngemis-ngemis sama warga Rp 20 ribu per-KK,” kata Suwandi.

Sebenarnya Suwandi antara tega dan tidak tega menarik iuran kepada warganya. Sebab, sebagian besar warganya memiliki tingkat ekonomi yang serba pas-pasan. Di situasi pandemi, kondisi mereka yang kebanyakan bekerja sebagai buruh harianpun semakin sulit.

“Tapi enggak ada jalan lain, saya sendiri sebagai tour guide juga sangat terdampak karena sama sekali enggak ada wisatawan,” ujarnya.

Karena tak jumlahnya tak memungkinkan jika dibelikan makanan jadi, akhirnya hasil iuran warga itu diberikan ke pasien isoman dalam bentuk paket sembako senilai Rp 150 ribu, yang tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 14 hari. Dan kini, dana swadaya yang tersisa semakin menipis, membuat Suwandi ketar-ketir jika nanti ada warganya yang positif lagi.

Suwandi tak berharap muluk-muluk, cukup pemerintah memenuhi kebutuhan makan pasien isoman saja, tak lebih. Dia berharap suplai nasi kotak untuk pasien isolasi mandiri sudah bisa turun tepat waktu, paling tidak sehari setelah ada surat isolasi mandiri.

“Yang penting ada kehadiran pemerintah di bawah, kami jangan dibebani urusan logistik. Saya cuma minta itu saja, tenaga biar kami yang handle,” kata Suwandi.

Nasib serupa juga dialami oleh Ketua RT lain. Kuswan Indro Swabowo, Ketua RT 35 RW 08 Kelurahan Terban, juga mengaku sudah sangat kewalahan untuk menangani warganya yang menjalani isolasi mandiri.

Awalnya dia agak tenang karena mendapat kabar bahwa kebutuhan makan pasien isolasi mandiri ditanggung oleh dinas sosial, sehingga RT cukup menanggung kebutuhan lain seperti obat-obatan. Tapi setelah ada beberapa warganya yang positif dan harus isolasi mandiri, bantuan makanan dari dinas sosial sering terlambat. Terakhir, bantuan makanan dari dinas sosial baru datang empat hari sebelum isolasi mandiri selesai. Padahal ada 10 orang yang kebutuhannya harus ditanggung.

“Sehingga kami harus pinjam dana dari kas PKK dan RT sama donasi warga untuk mencukupi kebutuhan warga yang isoman,” kata Kuswan.

Sampai saat ini, total pengeluaran untuk membantu warga yang sedang isolasi mandiri di wilayahnya tidak kurang dari Rp 3 juta. Beruntung kali ini sudah tidak ada warganya yang sedang isolasi mandiri. Tapi Kuswan tak bisa benar-benar lega, karena kasus positif masih tetap tinggi dan kapanpun bisa saja ada warganya yang kembali terpapar.

“Sementara dana yang kami punya sudah semakin menipis,” ujarnya.

Tak Selamanya Bisa Andalkan Relawan

Di grup relawan Sonjo dan masih banyak yang lain, permintaan bantuan, pemberian bantuan bisa terus berlangsung 24 jam non stop. Foto: tangkapan layar percakapan bantuan untuk RT di Terban Kota Yogya.

Di situasi krisis seperti sekarang, kepedulian sesama memang sangat dibutuhkan. Ya, malam itu juga, seorang relawan langsung membroadcast kesulitan RT di Terban tersebut ke beberapa grup relawan di Yogya. Di Grup Sonjo, beberapa relawan langsung mentransfer sejumlah uang. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan ini, tak cukup hanya mengandalkan solidaritas sesama rakyat. Ingat, seperti terungkap dalam rilis Huma Pemda DIY pada 26 Juli, Gubernur DIY, Sultan HB X, mengakui bahwa ada 28 ribu lebih pasien isoman di DIY.

Rimawan Pradiptyo, inisiator gerakan Sambatan Jogja (Sonjo) yang sudah bergerak sejak awal pandemi mengatakan bahwa bagaimanapun gerakan relawan yang berbasis masyarakat seperti yang ada sekarang sangat terbatas.

Batasan itu terutama karena para relawan bukanlah otoritas yang punya kewenangan untuk menentukan arah kebijakan. Jika urusannya sudah berkaitan dengan arah kebijakan, maka tak banyak yang bisa dilakukan oleh gerakan masyarakat.

“Yang jadi masalah kalau Pemprov-nya diam bagaimana? Kalau Pemprov-nya usahanya enggak optimum bagaimana? Itu yang sulit,” kata Rimawan.

Menurutnya, banyak sekali tugas-tugas pemerintah provinsi yang belum dijalankan secara optimal. Misalnya soal penegakan aturan PPKM, yang itu tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, kebijakan antarkabupaten dan kota juga berbeda-beda, sehingga membuat penanganan pandemi juga semakin sulit.

Belum jika berbicara soal kepentingan politik, misalnya jumlah testing (pengetesan) yang dikurangi di tengah jumlah kasus yang semakin tinggi. Di DIY, sejak pertengahan Juli jumlah testing memang turun menjadi di bawah 10 ribu orang per hari, antara 8 ribu sampai 9 ribu. Padahal sebelumnya jumlahnya sudah sempat mencapai lebih dari 10 ribu orang per hari.

Penurunan jumlah testing ini menurut Rimawan tidak lepas dari kepentingan politis, supaya kasus positif di DIY bisa terlihat turun. Dengan turunnya jumlah kasus positif, maka status wilayah bisa berubah menjadi kuning, atau bahkan hijau. Dan akhirnya, pusat-pusat kota bisa dibuka kembali untuk wisatawan.

“Ini kan kita kayak mengibuli diri sendiri supaya dapat penilaian baik, seolah-olah itu hijau. Padahal rakyatnya itu sengsara, banyak yang terpapar, kalau begitu tanggung jawabnya di mana?” kata Rimawan.