MenPAN RB: Anggaran Rp 431 T, tapi Cuma Bisa Turunkan Kemiskinan 0,6 Persen

MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas, saat memberikan keynote speech dalam peluncuran reformasi birokrasi tematik di UGM, Jumat (21/10). Foto: KemenPAN RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan kemiskinan di Indonesia. Tapi ternyata anggaran yang besar itu tak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Hal itu dia ungkapkan saat memberikan keynote speech di acara ‘Grand Launching Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Daerah’ di UGM, Jumat (21/10).

Azwar Anas mengungkapkan, tahun ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 431,3 triliun untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Anggaran sebesar itu digunakan untuk menjalankan 65 program dan 128 kegiatan di 16 kementerian/lembaga pemerintahan (K/L).

“(Namun) hanya menurunkan angka kemiskinan 0,6 persen dari 10,14 persen. Padahal hampir Rp 500 triliun,” kata Abdullah Azwar Anas, Jumat (21/10).

Hal ini menurut dia karena program-program yang dijalankan ternyata tidak relevan dengan program prioritas presiden dalam penanggulangan kemiskinan. Para pengelola anggaran tersebut menurut dia terjebak untuk mengadakan kegiatan demi kegiatan, yang penting anggaran tersebut bisa diserap.

“Karena terjebak di kegiatan maka dia menghabiskan anggaran. Yang penting akhir tahun anggarannya habis, tapi tidak berdampak pada target prioritas Bapak Presiden,” lanjutnya.

Misalnya, program prioritas presiden adalah penanggulangan kemiskinan, namun kegiatan yang dilakukan oleh kementerian maupun lembaga pemerintah lain hanya berupa studi banding tentang kemiskinan atau seminar tentang kemiskinan.

“Akhirnya anggarannya tidak langsung ke penanganan kemiskinan,” ujarnya.

Jika program prioritas pemerintah adalah pengentasan kemiskinan, maka program yang mesti dilakukan menurut dia bukanlah studi banding atau seminar tentang kemiskinan. Namun langsung bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat melalui penumbuhan investasi yang dapat mendorong perekonomian.

“Izin-izin investasi harus dipermudah, tidak perlu dipersulit. Forpimda harus mempercepat izin-izin yang ada di daerah supaya terbit,” kata Abdullah Azwar Anas.

Selain itu, yang tidak kalah penting menurut dia adalah program-program yang berkaitan dengan pemerataan pendidikan dan menurunkan pengangguran. Program-program seperti itu menurut dia jauh lebih bermanfaat sekaligus tepat sasaran sesuai dengan target prioritas pemerintah.