Meski Jadi Prioritas, Reformasi Birokrasi Disebut Cuma Fokus di Urusan Kertas

Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Eko Peasojo. Foto: KemenPAN RB

Reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dalam pelaksanaannya ternyata reformasi birokrasi hanya dilakukan sebagai program yang bersifat formalitas, tanpa memberikan dampak yang signifikan seperti yang diinginkan presiden.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Eko Prasojo, dalam ‘Grand Launching Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Daerah’ di UGM, Jumat (21/10).

Eko Prasojo menyampaikan, sampai saat ini, sejak reformasi birokrasi dicetuskan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), reformasi hanya fokus pada pemenuhan dokumen dan kertas semata.

“Reformasi birokrasi itu tidak mencapai target yang diharapkan. Karena reformasi birokrasi hanya difokuskan pada pemenuhan dokumen dan kertas,” kata Eko Prasojo, Jumat (21/10).

Pelaksanaan reformasi birokrasi menurut Eko tak punya orientasi terhadap pemanfaatan untuk menyelesaikan masalah-masalah riil, seperti meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Padahal presiden menurut dia sudah menyampaikan berkali-kali bahwa birokrasi harus cepat, lincah, bermanfaat, dan berdampak bagi masyarakat.

“Tetapi tidak ada perubahan. Reformasi birokrasi dilakukan secara seadanya, lalu sesempatnya, dan tidak menjadi prioritas. Padahal Ini menjadi program prioritas pembangunan,” lanjutnya.

Eko mencontohkan bagaimana pemerintah sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk penanganan masalah kemiskinan. Tapi angka kemiskinan Indonesia tak pernah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sejak 2006 sampai saat ini, angka kemiskinan Indonesia masih berkisar antara 9 sampai 10 persen.

“Padahal ratusan triliun (sudah digelontorkan). Ini data dari TNP2K, dan TNP2K juga mengakui orientasi program pembangunan itu pada kegiatan, bukan pada outcome dan impact, lalu semangat utamanya adalah penyerapan anggaran,” ujarnya.

Eko mengatakan, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi hanya bertujuan untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi. Ketika indeks reformasi birokrasi meningkat, maka tunjangan kinerja juga akan naik. Reformasi birokrasi selama ini tidak dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.

“Tapi orientasinya supaya indeks RB-nya meningkat, terus nanti dapat penghargaan,” kata dia.

Hal ini menurut dia perlu menjadi perhatian serius para kepala daerah, terutama wali kota dan bupati. Pasalnya, 85 persen urusan birokrasi berada di pemerintahan daerah, terutama di kabupaten dan kota. Dia mengatakan, tidak ada pembangunan yang bisa dicapai tanpa adanya reformasi birokrasi yang serius.

Padahal, birokrasi menurutnya adalah mesin pembangunan. Sering kali, pemerintah sudah membuat rencana pembangunan yang bagus, tapi ternyata rencana itu tak mampu dieksekusi dengan baik karena birokrasinya yang belum memadai.

Karena itu, pemerintah kemudian meluncurkan reformasi birokrasi tematik, yakni reformasi birokrasi yang punya dampak nyata dalam pembangunan. Reformasi birokrasi tematik ini bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai pilot project, reformasi birokrasi tematik pertama mengusung tema terkait dengan pengentasan kemiskinan. Dan DIY menjadi daerah pertama sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi tematik ini.

“Itu yang kita sebut RB tematik, temanya kemiskinan, yang kita perbaiki orangnya bagaimana, proses bisnisnya seperti apa, struktur organisasinya bagaimana, regulasinya, dan sebagainya,” kata Eko Prasojo.

Dengan adanya reformasi birokrasi tematik, dia berharap reformasi birokrasi dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan begitu, lembaga dan kementerian tak lagi menjadikan penyerapan anggaran sebagai prioritas pelaksanaan program, tapi fokus pada kebermanfaatannya.