Para Perempuan di Balik Listrik PLTMH Murah di Kulon Progo
PerbesarSumberini telah dipercaya memimpin pengelolaan pembangkit listrik, tetapi masih belajar memahami mesin yang diurusnya. Ia mulai mengenali generator, panel, dan turbin pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Kedungrong di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Ini caranya kerjanya bagaimana? Walaupun saya belum belum detail bisa ya tapi oh ini generator, oh ini panelnya, oh ini turbinya. Kan seperti itu saya harus tahu. Makanya saya juga harus belajar,” ujarnya saat ditemui Pandangan Jogja beberapa waktu lalu.
Sejak 2025, penyuluh pertanian itu menjadi ketua organisasi pengelola PLTMH yang memasok listrik ke 53 rumah di Dusun Kedungrong, Kalurahan Purwoharjo, Kapanewon Samigaluh. Setiap rumah membayar iuran pengelolaan Rp12 ribu per selapan atau 35 hari.
Pembangkit tersebut memanfaatkan aliran air dari Saluran Irigasi Kalibawang untuk memutar turbin yang menggerakkan generator. Listriknya digunakan untuk penerangan, peralatan rumah tangga, hingga usaha warga.
Sumberini memimpin sekitar 24 pengurus, sedikitnya tujuh di antaranya perempuan. Ia ingin keterlibatan perempuan juga menjangkau pekerjaan teknis sebagai operator dan teknisi pembangkit.
Iuran Rp12 Ribu, PLN Tetap Jadi Cadangan
Saat ditemui pada pertengahan September, Dukuh Kedungrong, Suprihatin, mengenang awal pemanfaatan listrik mikrohidro di dusunnya. Pada 2012, baru lima rumah yang tersambung.
“Lama-lama kan mungkin tahu keuntungannya, terus saya pasang, saya pasang, saya pasang gitu. Awalnya 5 ribu, 7 ribu, sekarang 12 ribu,” tuturnya.
Jumlah pengguna kemudian bertambah hingga menjangkau seluruh 53 rumah di Kedungrong. Besaran iuran pengelolaan juga berubah, dari semula Rp5 ribu menjadi Rp12 ribu setiap 35 hari.
Iuran tersebut bukan keseluruhan pengeluaran listrik warga. Mereka masih mempertahankan sambungan PLN sebagai cadangan, terutama ketika aliran saluran irigasi dihentikan sementara untuk pemeliharaan.
Yuni, salah seorang pengguna PLTMH, mengaku sebelum menggunakan mikrohidro harus menyiapkan sekitar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan untuk listrik PLN. Kini, menurutnya, sebagian uang yang sebelumnya digunakan untuk listrik dapat dialihkan ke kebutuhan sehari-hari.
“Kami sebagai ibu rumah tangga ya senang toh Mas. Bisa untuk beli telur sekilo, ayam. Pokoknya kebutuhan yang lain, Mas, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.
Yuni tidak merinci berapa pengeluaran PLN yang masih dibayarkan setelah menggunakan mikrohidro. Namun, ia merasakan adanya penghematan dalam anggaran rumah tangganya.
Manfaat serupa dirasakan Umi, yang merintis salon rumahan sejak 2017. Ia menggunakan listrik antara lain untuk mengoperasikan pengering dan catok rambut saat melayani pelanggan.
Menurut Umi, pasokan mikrohidro membantu menekan biaya operasional salon, meski ia tidak menyebutkan nominal penghematannya.
“Jadi memang terbantu banget. Cost-nya jadi income-nya masuk banyak tapi cost-nya lebih sedikit. Jadi memang cuan gitu, Mas. Oh ini buat saya, oh anugerah sekali memang mikrohidro ini,” katanya.
Memimpin Rapat dan Mengurus Keuangan
Sebelum Sumberini menjadi ketua, organisasi pengelola PLTMH Kedungrong dipimpin laki-laki selama dua periode kepengurusan. Ia kini melanjutkan pengelolaan pembangkit yang telah digunakan warga selama lebih dari satu dekade.
Sumberini mengatakan kegiatan maupun persoalan pengelolaan dibahas bersama pengurus.
“Semua kegiatan ataupun yang akan dilakukan laksanakan dibahas di kepengurusan. Apapun dirapatkan seperti itu. Jadi semuanya melalui musyawarah.”
Dalam kepengurusannya, Sumberini juga memperhatikan pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta penyampaian informasi kepada warga. Pekerjaan administrasi tersebut berjalan bersama pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang menaruh perhatian pada isu gender dan inklusi, Dr. Arni Surwanti, mengatakan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan energi perlu dilihat dari pengaruhnya terhadap keputusan. Menurutnya, jumlah perempuan dalam kepengurusan belum cukup untuk menggambarkan kesetaraan.
“Yang penting adalah bagaimana keterwakilan suara dan peran dalam pengambilan keputusan,” kata Arni.
Ia mengatakan perempuan perlu memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, hambatan, dan harapan mereka dalam forum organisasi.
“Tidak hanya pada saat pertemuan mereka hanya hadir ya, ada presensi tetapi juga kita minta minta pendapatnya apa kebutuhannya, apa hambatannya. Nah, kemudian apa harapannya ini juga perlu kita dengarkan.”
Karena itu, menurut Arni, keterjangkauan biaya listrik bukan satu-satunya ukuran keadilan dalam pengelolaan energi.
“Jadi tidak sekedar murah itu adil, tapi ada hal lain yang perlu juga dilihat,” ujarnya.
Mempelajari Pekerjaan Teknis
Di Kedungrong, pekerjaan teknis pembangkit selama ini antara lain ditangani Rejo Handoyo. Pekerjaan tersebut meliputi pengoperasian, perawatan peralatan, dan penanganan gangguan.
Sumberini mengakui belum memahami secara terperinci cara kerja mesin PLTMH. Namun, ia mulai mempelajarinya dan berharap perempuan juga dapat bertugas sebagai teknisi atau operator.
“Kalau di sini pemikiran ke situ sudah sudah sudah mulai menurut kami modern lah dalam artian seperti itu. Jadi tetap peran perempuan tetap apa ya sangat diharapkan seperti itu. Termasuk apa? Nah kalau bisa teknisi pun penginnya juga nek iso perempuan ada. Operator kan gitu. Saya juga belajar sekarang saya belajar saya juga mulai belajar.”
Keinginan tersebut belum berarti Kedungrong telah memiliki teknisi perempuan. Saat ini, Sumberini masih dalam proses belajar mengenali komponen dan memahami pengoperasian pembangkit.
Menguji Sumber Pembiayaan Tambahan
Selain keterampilan teknis, pembiayaan perawatan menjadi bagian dari pengelolaan PLTMH. Di Kedungrong, iuran warga menjadi salah satu sumber dananya.
Persoalan pembiayaan pembangkit berbasis komunitas juga menjadi perhatian Andita Dewi Rinaldi dari Magister Teknik Sistem, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam penelitian tesisnya, ia mengembangkan KOMTI.ID, platform digital yang salah satu fiturnya menyediakan penggalangan dana untuk PLTMH.
Kedungrong menjadi lokasi penerapan awal. Fitur donasi dikembangkan untuk membantu membiayai operasional, perawatan, perbaikan, hingga penggantian komponen pembangkit.
Calon penyumbang dapat melihat kebutuhan yang diajukan pengelola, menentukan nominal donasi, dan memilih metode pembayaran. Setelah transaksi terverifikasi, sistem memperbarui informasi dana yang terkumpul.
Platform tersebut juga menyediakan halaman laporan penggunaan sumbangan. Pengelola dapat menyampaikan dokumentasi kegiatan, perkembangan pekerjaan, dan penggunaan dana kepada publik.
Dalam tesisnya, Andita menempatkan urun dana sebagai pembiayaan tambahan ketika kemampuan keuangan komunitas belum mencukupi. Mekanisme tersebut tidak menggantikan iuran warga.
Sistem donasi telah dikembangkan dan diuji, tetapi penelitian itu belum menunjukkan hasil berupa jumlah dana yang berhasil dihimpun atau kemitraan yang terbentuk. Kemampuannya mendukung pembiayaan pembangkit dalam jangka panjang belum dapat disimpulkan.
Di Kedungrong, warga tetap membayar iuran untuk mengelola pembangkit yang mereka gunakan bersama. Sumberini melanjutkan tugas kepengurusan sambil mempelajari mesin, dengan harapan perempuan juga dapat mengambil bagian dalam pekerjaan teknis yang selama ini ditangani pengelola lainnya.