PDIP Larang Kader Ikut Retreat, Anggota DPD RI DIY: Hambat Pembangunan Daerah

Anggota DPD RI DIY, Hilmy Muhammad. Foto: Dok. Istimewa

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DIY, Hilmy Muhammad atau Gus Hilmy mengkritik keputusan Ketua Umum PDIP yang melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Hilmy menilai sikap Megawati tersebut tidak mencerminkan jiwa kenegarawanan.

“Masa gara-gara Sekjen PDIP Hasto semua jadi baper. Apapun, retreat ini sebuah upaya yang bagus dari pemerintah guna membangun kesadaran kolektif kepemimpinan daerah yang sinergi dengan kepemimpinan pusat,” kata Hilmy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2).

Retreat yang diselenggarakan Pemerintah Pusat kata Hilmy merupakan bagian dari adanya pilkada serentak.

“Jadi mengaitkan soal Pak Hasto dengan upaya membangun sinergitas pemerintahan ini adalah upaya menghambat pembangunan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, PDIP telah mengeluarkan instruksi nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP mengikuti kegiatan retreat. Instruksi ini ditandatangani langsung oleh Megawati, buntut ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Hilmy menegaskan bahwa setiap proses hukum terkait korupsi harus diselesaikan di pengadilan, bukan lewat opini di media. Ia menilai reaksi PDIP terkesan menunjukkan ketidakterimaan terhadap proses hukum yang berjalan.

“Kalau mau tarung, ya di pengadilan. Jangan lewat media yang kesannya tidak terima. Apa yang dilakukan PDIP ini bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak mendukung pencegahan terhadap korupsi,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan keputusan PDIP, mengingat partai ini merupakan pemenang pemilu yang seharusnya memberikan keteladanan. Terlebih, KPK dibentuk pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

“Sangat disayangkan hal ini dilakukan oleh PDIP, karena sebagai partai pemenang pemilu, semestinya keteladanan patut dikedepankan. Apalagi seperti disebut-sebut, KPK sendiri adalah lembaga yang pembentukannya dimulai pada era Presiden Megawati. Mestinya partai justru mendukung upaya penguatan KPK dan mendorong bersih-bersih di dalam partai sendiri, bukan malah menghalang-halanginya,” ujar Gus Hilmy.