Pengamat Ini Apresiasi Danantara tapi Ingatkan soal Potensi Intervensi Politik

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. Foto: Muhammad Heriyanto/Antara

Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun. Holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Namun, pengamat ini mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul jika tata kelola tidak dikelola dengan baik.

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai bahwa pembentukan Danantara memiliki prospek yang menjanjikan, tetapi memerlukan sistem pengawasan ketat untuk memastikan efektivitasnya.

"Jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi instrumen investasi negara yang kuat. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dalam pengelolaan aset sebesar ini," ujarnya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Danantara adalah potensi intervensi politik. Menurut Hardjuno, lembaga investasi yang sukses harus independen dan terbebas dari pengaruh politik jangka pendek.

"Ketika keputusan strategis dibuat berdasarkan kepentingan ekonomi, bukan kepentingan politik, maka Danantara bisa tumbuh menjadi institusi yang kokoh dan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara," tambahnya.

Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan dalam Danantara juga mendapat sorotan. Efisiensi anggaran yang dilakukan untuk membiayai program-program unggulan pemerintah harus dipastikan tidak mengorbankan sektor lain yang vital.

Menurut Hardjuno, anggaran yang dialihkan ke sektor strategis harus tetap menjaga keseimbangan agar tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat di sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan. "Reformasi ekonomi harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan yang adil dan berkelanjutan," katanya.

Keberhasilan model Temasek Holdings di Singapura menjadi inspirasi bagi Danantara, tetapi juga perlu dicermati bahwa model serupa di beberapa negara lain menghadapi tantangan besar. Untuk memastikan Danantara mencapai tujuannya, pemerintah harus menerapkan tata kelola yang kuat, dengan mekanisme audit independen dan sistem pelaporan transparan yang dapat diakses publik.

"Kunci utama agar Danantara sukses adalah sistem pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengelolaan dana. Harus ada evaluasi berkala dan pengawasan dari pihak independen agar masyarakat dan investor percaya pada kredibilitasnya," kata Hardjuno.

Dengan adanya pengawasan yang kuat dan kebijakan yang tepat, Danantara bisa menjadi lokomotif baru bagi perekonomian Indonesia. Namun, jika tata kelola tidak dijaga, maka potensi manfaat besar yang ditawarkan holding ini bisa terganggu oleh risiko yang tidak terkelola dengan baik.