PHRI DIY: Belum Ada Reservasi dari Pemerintah untuk Agenda Puasa

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono. Foto: ES Putra/Pandangan Jogja

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat, hingga menjelang puasa dan bahkan menuju akhir tahun, belum ada tanda-tanda adanya peningkatan reservasi dari sektor pemerintah yang selama ini menjadi salah satu sumber pemasukan utama. Kondisi ini terjadi pasca dikeluarkannya kebijakan efisiensi pemerintah.

“Biasanya menjelang puasa, anggarannya untuk meeting-meeting, tapi belum ada reservasi (sektor pemerintah). Sampai akhir tahun belum ada reservasi," kata Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, dihubungi Pandangan Jogja, Jumat (14/2).

Kondisi ini membuat pihaknya mencoba berbagai cara untuk mengurangi beban operasional. Salah satunya adalah dengan menekan penggunaan energi, seperti mematikan lampu di cabang tertentu untuk mengurangi biaya pembayaran listrik ke PLN.

"Sudah ada upaya pengurangan energi, lampu di cabang tertentu dimatikan supaya bayar PLN juga berkurang," jelasnya.

Mereka mencoba memperbesar sektor lain seperti sektor wisatawan domestik, pelajar, perusahaan swasta, dan keluarga.

Untungnya, belum ada anggota PHRI DIY yang mem-PHK pekerja meskipun ancaman tersebut terus mengintai. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran tersebut, sebab telah menimbulkan efek domino.

“Saya mohon pemerintah bisa meninjau ulang. Soal pertumbuhan ekonomi 8 persen itu apakah bisa terjadi jika pertumbuhan daerah stagnan atau bahkan macet?” kata Deddy.