PHRI DIY Keberatan Jokowi Larang ASN Bukber, Reservasi sudah Capai 30 Persen

Ilustrasi buka bersama. Foto: Pixabay

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyayangkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang kegiatan buka bersama (bukber) bagi ASN, TNI, dan Polri.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menilai bahwa kebijakan tersebut sangat merugikan pihak hotel dan restoran. Pasalnya, ASN seringkali mengadakan kegiatan bukber di restoran maupun hotel. Di awal bulan puasa ini saja, Deddy mengatakan pesanan tempat dan menu di hotel dan restoran di DIY sudah mencapai 30 persen.

“Saat ini pesanan tempat dan menu untuk buka puasa di hotel dan restoran di DIY sudah menyentuh angka 30 persen. Salah satu yang sering mengadakan buka bersama adalah ASN, jadi larangan ini akan sangat berdampak bagi kami,” kata Deddy Pranowo Eryono saat dihubungi, Jumat (24/3).

Tingkat reservasi ini menurutnya akan terus mengalami kenaikan hingga memuncak pada hari-hari menjelang lebaran. Bahkan, Deddy memprediksi tingkat reservasi ini akan mencapai 100 persen pada minggu-minggu terakhir puasa.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono. Foto: Istimewa

Deddy mengatakan, jika pemerintah bersikukuh untuk melarang ASN mengadakan buka bersama, dia khawatir hotel dan restoran akan merugi. Padahal hotel dan restoran telah melakukan banyak persiapan khusus untuk menyambut bulan Puasa.

“Kami tentu sangat keberatan dengan kebijakan ini, karena multiplier effect-nya cukup besar,” kata dia.

Tak cuma hotel dan restoran, larangan ini menurut Deddy juga akan berdampak pada pelaku usaha UMKM, mulai dari penjual sayuran, penjual suvenir, serta penjual bahan-bahan yang lain.

“Kan kami juga menggandeng UMKM untuk penyediaan bahan-bahan makanan, seperti sayuran. Jadi ini bukan cuma ngomongin nasib hotel dan restoran,” ujarnya.

Saat ini, PHRI DIY menurut dia sedang berkoordinasi dengan pemerintah DIY untuk mencari solusi. Dia berharap, pemerintah lebih bijak lagi dalam memutuskan kebijakan yang memiliki dampak panjang seperti larangan untuk buka bersama ini.

“Pemerintah seharusnya meminta pertimbangan dulu dong sama asosiasi pariwisata terutama PHIR dan pelaku pariwisata lain, jangan sepihak begini,” kata Deddy Pranowo Eryono.