PKL Teras Malioboro 2 Demo di Kantor Gubernur, Ancam Laporkan ke UNESCO

Demo PKL Teras Malioboro 2 menolak untuk direlokasi. Foto: Dian Rahmawan/Pandangan Jogja

Sejumlah pedagang Teras Malioboro 2 yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma, kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur DIY, Rabu (11/9) siang untuk menuntut proses relokasi yang partisipatif.

Sebagai informasi, tahun depan pedagang Teras Malioboro 2 akan direlokasi ke kawasan Ketandan dan Beskalan karena kawasan yang digunakan sekarang hanya sebagai lokasi transisi.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, mengatakan bahwa ada sekitar 500 PKL Teras Malioboro 2 yang mengikuti aksi demo tersebut. Mereka meminta agar dilibatkan dalam rencana relokasi tahap 2.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, ia mengatakan Tri Dharma akan melaporkan masalah ini ke Komnas HAM dan UNESCO.

“Kita akan coba menaikkan ini, melaporkan atau mengajukan hal ini ke Komnas HAM dan UNESCO,” kata Supriyati, Rabu (11/9).

Demo PKL Teras Malioboro 2 menolak untuk direlokasi. Foto: Dian Rahmawan/Pandangan Jogja

Sebagai informasi, UNESCO adalah pihak yang memberikan status Sumbu Filosofi termasuk Jalan Malioboro sebagai warisan budaya dunia.

“Kita ingin adanya pelibatan masyarakat, pelibatan kita sebagai pedagang (dalam rencana relokasi), kan kita yang akan dipindahkan,” ujarnya.

Di saat bersamaan juga ada aksi demonstrasi dari kelompok PKL Teras Malioboro 2 lain yang mendukung rencana relokasi ini.

Salah satu pedagang yang mendukung relokasi, Aris, mengatakan bahwa saat ini mereka sudah merasa dimanusiakan setelah direlokasi dari lorong atau selasar Malioboro.

“Yang dulu pedagang di pedestrian, di lorong, karena sekarang ada penataan, makanya kita itu sudah dimanusiakan, diangkat derajatnya sama Sultan, kita ditempatkan, dikasih tempat yang layak,” ujar Aris, Rabu (11/9).

Massa aksi mendukung relokasi Teras Malioboro 2. Foto: Dian Rahmawan/Pandangan Jogja

Ia mengatakan bahwa saat jualan di lorong mereka tidak memiliki legalitas. Namun, setelah direlokasi mereka jadi memiliki legalitas untuk berjualan. Ia juga menyampaikan jika rencana relokasi tahap 2 ini sebenarnya sudah disosialisasikan sejak lama.

“Dari dulu memang sudah disosialisasikan, bahwa di situ (Teras Malioboro 2) tempatnya sifatnya transisi, sementara, itu dari awal sudah disosialisasikan,” ujarnya.

Menanggapi dua aksi demonstrasi tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengaku tidak mengetahui adanya dua aksi tersebut. Pada saat bersamaan, ia sedang dalam tugas dinas di rumah sakit Queen Latifa Hospital, Sleman, untuk meresmikan salah satu gedung milik rumah sakit tersebut.

Terkait dengan keinginan pedagang untuk kembali ke selasar atau lorong Malioboro, Sultan menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi.

“Kalau mereka menuntut untuk kembali ke selasar ya nggak mungkin. Terserah dia. Selasar dudu duweke (selasar bukan milik mereka) kok. Tempat relokasi yang disiapkan,” tegas Sri Sultan.