PP Muhammadiyah Janji Kembalikan Izin Kelola Tambang Jika Rusak Lingkungan

Konferensi pers Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan UNISA Yogyakarta, Minggu (28/7). Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan bahwa Muhammadiyah akan kembalikan izin kelola tambang kepada pemerintah jika dalam praktiknya nanti aktivitas tersebut lebih banyak keburukannya untuk lingkungan dan sosial.

Hal itu disampaikan oleh Haedar setelah PP Muhammadiyah secara resmi mengumumkan sikap mereka untuk menerima tawaran pemerintah mengelola pertambangan.

“Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadat-nya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah juga secara gentleman bertanggung jawab mengembalikan IUP itu mana kala IUP itu sudah diberikan kepada kita,” kata Haedar Nashir setelah konferensi pers Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan UNISA Yogyakarta, Minggu (28/7).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Haedar tak memungkiri bahwa usaha tambang dan sejenisnya selalu memunculkan masalah terutama lingkungan dan sosial. Karena itu, Muhammadiyah akan melakukan pengkajian.

“Sampai kita pada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan,” kata dia.

Haedar juga mengungkapkan pertimbangan utama Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah ini karena ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas melalui usaha tambang.

“Muhammadiyah siap menerima pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak,” ujar Haedar Nashir.