PRAKSIS: Penyusutan Kelas Menengah Jadi Salah Satu Tantangan Demokrasi Indonesia

Soft Launching pelaporan penelitian terbaru Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus (PRAKSIS), “Mencari Demokrasi yang Memajukan Kebaikan Bersama” di Jakarta, Selasa (10/12). Foto: Dok. PRAKSIS

Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan besar dengan penyusutan kelas menengah yang berdampak pada melemahnya partisipasi aktif warga dalam proses politik. Hal ini diungkapkan dalam laporan penelitian terbaru Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus (PRAKSIS), “Mencari Demokrasi yang Memajukan Kebaikan Bersama”, yang dipaparkan pada acara Soft Launching di Jakarta, Selasa (10/12).

Penelitian tersebut berfokus menjawab pertanyaan bagaimana memetakan, menjelaskan, dan memaknai situasi politik dan ekonomi di Indonesia selama periode 2014-2024 dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, kajian empiris politik-ekonomi, dan refleksi etis-teologis yang merujuk pada Ajaran Sosial Gereja (ASG).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua masalah utama yang memengaruhi kemajuan demokrasi Indonesia, yaitu penyusutan kelas menengah dan de-demokratisasi. Dalam riset tersebut, PRAKSIS mencatat bahwa semakin sempitnya ruang partisipasi aktif warga negara dalam politik berbanding lurus dengan melemahnya kelas menengah, yang selama ini menjadi pilar penting dalam pembangunan demokrasi.

Dalam acara tersebut, Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, turut menyampaikan pentingnya peran kepercayaan publik dalam kelangsungan demokrasi. Alissa Wahid menekankan bahwa saat ini kepercayaan terhadap demokrasi semakin hilang dan perlu segera dibangkitkan.

“Demokrasi sebagai sebuah nilai, jalan hidup, dan kesadaran bermasyarakat akhir-akhir ini semakin hampir tidak lagi dirasakan. Tugas kita bersama menghidupkan kembali kepercayaan publik pada penataan hidup bersama,” ungkapnya.

Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, dalam Soft Launching PRAKSIS, Selasa (10/12). Foto: Dok. PRAKSIS

Selain itu, PRAKSIS juga mencatat dampak meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi, yang diperburuk dengan melemahnya hak pekerja. Hal ini semakin memperburuk kondisi demokrasi yang ada. Research Associate PRAKSIS, Yanuar Nugroho, menjelaskan bahwa struktur demokrasi Indonesia saat ini lebih banyak dikelola oleh elite, dengan kebijakan jangka pendek yang tidak memberdayakan warga negara.

Direktur Riset dan Advokasi PRAKSIS, Romo Baskara T. Wardaya, SJ, juga menambahkan bahwa penting bagi kehidupan demokratis untuk memastikan kelompok rentan bisa terlibat dalam proses demokrasi.

“Kehidupan demokratis perlu memastikan bagaimana yang rentan bisa ikut terlibat dalam proses demokrasi itu,” tegasnya.

Rektor UIN Sunan Kalijaga 2020-2024, Prof. Al Makin, turut menanggapi fenomena kooptasi politik yang semakin menguat, di mana kebenaran kini lebih ditentukan oleh siapa yang paling menarik.

“Akhir-akhir ini, ‘kebenaran adalah mana yang paling menarik’ sehingga mencederai proses demokratisasi yang sudah berjalan maju,” ujar Prof. Al Makin.