Produsen APD Bisa Uji Standar APD Secara Gratis di Fakultas Farmasi UGM

Tim penguji APD Fakultas Farmasi UGM. Foto : Widi Erha Pradana

Salah satu yang membantu terpenuhinya alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis dalam menangani kasus COVID-19 di DIY adalah adanya inisiatif masyarakat untuk berdonasi. Melihat DIY mengalami krisis APD, masyarakat dari berbagai elemen pun bahu membahu, ikut mengumpulkan APD untuk didonasikan.

Namun persoalan muncul, tak ada yang tahu apakah APD yang didonasikan itu sudah sesuai standar dari Kementerian Kesehatan (Kemkes) atau belum. Terlebih sumber APD berbeda-beda, sehingga standarnya sangat bervariasi satu sama lain. Hingga akhirnya, sejumlah relawan dari Fakultas Farmasi UGM berinisiatif untuk mengembangkan pengujian APD yang akan digunakan oleh tenaga medis.

“Awalnya karena diminta oleh Dinkes dan BPBD DIY yang kesulitan untuk mengevaluasi bantuan APD dari masyarakat, apakah layak digunakan atau tidak,” kata Endang Lukitaningsih, Wakil Dekan Fakultas Farmasi UGM bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni, Senin (11/5).

“Kemudian kami berinisiatif mengembangkan salah satu cara untuk evaluasi yaitu dengan mengambil parameter day tembus air,” lanjutnya.

Tanpa adanya pengujian dan standarisasi APD, kata Endang, tenaga medis menjadi sangat rentan akan paparan virus. Sebab, ukuran virus sangat kecil dan tidak kasat mata. Dia mampu menembus celah yang yang sangat kecil, karena itu APD yang dikenakan tenaga medis harus benar-benar dipastikan bisa melindungi mereka dari paparan virus.

Untuk memastikan hal itu, Endang bersama tujuh relawan lainnya di Laboratorium Advanced Pharmaceutical Sciences (APS), melakukan pengujian menggunakan daya tahan tembus air karena dinilai aman dan paling mudah diaplikasikan di laboratorium.

“Dalam manajemen COVID-19, hal yang diprioritaskan adalah ketahanan APD dalam melindungi orang yang memakainya dari tembusan virus di lingkungan luar. Salah satu cara untuk melihat daya tembus virus adalah dengan menggunakan daya tahan tembusi air, yang bisa diaplikasikan di laboratorium dengan mudah dan tidak berbahaya,” jelasnya.

Protokol Pengujian

Petugas uji standar APD sedang memeriksa kualitas bahan melalui sebuah alat. Foto : Widi Erha Pradana

Standar APD selama ini ditentukan oleh Kemenkes dan untuk lulus uji standar tersebut laboratorium APS UGM melakukan pengujian dengan menggunakan protokol pengujian atau pemeriksaan yang diadopsi dari American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) 42 Water Resistance. Protokol ini didasarkan pada penularan COVID-19 yang diketahui menular lewat droplet-droplet kecil dari pasien ketika bersin atau batuk.

Sejauh ini sudah ada sampel APD dari beberapa mitra yang ada di wilayah DIY dan sekitarnya seperti Magelang untuk diuji sebelum diproduksi secara massal. Untuk kualitasnya menurut Endang bervariasi, “Ada yang menggunakan bahan yang masih tembus air, ada yang sudah bagus. Namun cara menjahitnya masih belum memenuhi standar, sehingga masih bisa ditembus air di bagian jahitan, ritsliting, dan leher,” ujarnya.

Jika APD ini tetap digunakan, tentu akan membahayakan tenaga medis karena memperbesar potensi mereka tertular. Hal ini menunjukkan pentingnya pengujian kualitas APD sebelum diproduksi secara massal dan digunakan oleh tenaga medis.

Risliting dan jahitan APD donasi masyarakat masih banyak yang belum standar. Foto : Widi Erha Pradana

Sejauh ini tak ada masalah berarti dalam pengujian APD di Fakultas Farmasi UGM. Karena masih bulan puasa, jam kerja relawan di laboratorium dibatasi untuk menjaga stamina para relawan. “Dengan relawan 8 orang, kapasitas pengujian kami sekitar 10 sampai 15 item sehari. Intinya kita mendekatkan pada kualitas APD sesuai persyaratan dan menjadikan APD buatan sendiri bisa mencukupi kebutuhan dengan tetap aman,” jelas Endang.

Adapun prosedur para produsen APD yang ingin melakukan pengujian APD di Laboratorium APS yakni dengan mengirimkan sampel APD yang akan diuji ke Laboratorium APS yang beralamat di Gedung Unit 5 lantai 3, Fakultas Farmasi UGM. Sampel itu juga disertai dengan surat pengantar atau permohonan yang berisi nama instansi, nama pengirim, alamat dan nomor HP, serta jumlah dan jenis APD.

“Pengujian selesai dalam 2 sampai 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya,” ujar Endang. (Widi Erha Pradana / YK-1)