PT Jasamarga: Pembangunan Tol Jogja-Bawen Akan Selesai pada Tahun 2030

Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen, AJ. Dwi Winarsa. Foto: Resti Damayanti/Pandangan Jogja

Pembangunan jalan tol Jogja-Bawen terus berjalan dan diperkirakan selesai pada tahun 2030. Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen, AJ. Dwi Winarsa, mengatakan pembangunan tol yang terdiri dari 6 seksi ini telah diatur.

Perlu diketahui bahwa ruas seksi 1 adalah Sleman-Banyurejo, seksi 2 adalah Banyurejo-Borobudur, seksi 3 berupa Borobudur-Magelang, seksi 4 adalah Magelang-Temanggung, seksi 5 adalah Temanggung-Ambarawa, dan seksi 6 meliputi Ambarawa-Junction Bawen terkoneksi Tol Semarang-Solo.

“Jadi kalau secara keseluruhan, seksi 1 sama seksi 6, itu sudah kita atur timeline-nya, scheduling-nya,” kata Dwi ditemui awak media di Banyuraden, Tempel, Sleman, Rabu (26/2).

Seksi 1 diperkirakan selesai pada 2026, lalu seksi 6 pada 2025. Sementara itu, seksi 2 akan dimulai pada 2026 dan selesai pada 2028. “Sehingga secara total nanti akan selesai di tahun 2030, secara keseluruhan,” kata Dwi.

Terkait dengan fungsional tol, saat ini tengah dilakukan pembangunan di seksi 1 dan seksi 6, namun konstruksinya menggunakan struktur elevated yang mengharuskan penyelesaian total agar dapat difungsionalkan.

"Untuk target fungsional lebaran di Yogya-Bawen, kami memang tidak diarahkan karena secara teknis belum memenuhi persyaratan fungsional untuk difungsionalkan di lebaran tahun ini," ujarnya.

Sejauh ini dari sisi lahan, untuk seksi 1 sudah lebih dari 95 persen, sementara seksi 6 telah mencapai 60 persen. Namun, kelanjutan proyek masih memerlukan dukungan dari pemerintah, terutama terkait pembebasan lahan.

"Untuk menjaga supaya selesai secara keseluruhan di tahun 2030, maka butuh dukungan dari pemerintah untuk bisa menjaga lahan bebas," tambahnya.

Ia menilai sejauh ini tak ada kendala mengenai penggunaan Tanah Kasultanan yang akan dipakai untuk pembangunan tol. Hanya saja, administrasinya masih dalam proses.

“Tapi Tanah Kasultanan tidak ada masalah ya, karena Tanah Kasultanan sudah bisa dipakai. Hanya administrasinya masih dalam proses untuk perjanjian kerjasama antara pemerintah kasultanan dengan kami,” ujar Dwi.