Pujian untuk Ganjar Pranowo di Proyek Wadas: Prototipe Bangun PSN di Masa Depan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Staf Khusus Wakil Presiden Imam Aziz dalam FGD Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan di Magelang, Kamis (25/5). Foto: Dok. Rumekso Setyadi

Terang dan jelas, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Imam Aziz menyebut bahwa pengalaman Wadas, telah menunjukkan, untuk pertamakalinya seorang pemimpin daerah di Indonesia bisa menyelesaikan konflik dalam sebuah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan dialog yang memenangkan rakyat.

“Wadas adalah satu-satunya proyek strategis nasional yang berhasil membuka dialog yang produktif, Sehingga proyek berhasil, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari proyek itu. Ganjar Pranowo berhasil mewujudkan sinergi antara pemerintah dan rakyat,” kata Imam Aziz dalam Focus Group Discussion dengan tema Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan di Hotel Manohara, Magelang, Kamis (25/5), pekan lalu.

Suasana FGD Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan di Magelang, Kamis (25/5). Foto: ESP

FGD tersebut mengundang perwakilan warga terdampak Bendungan Bener dari Purworejo dan Wonosobo, Kesbangpol Jawa Tengah, Dinas Koperasi Purworejo dan Wonosobo, akademisi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak (SO), dan dibuka langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Di sela FGD, memperjelas pernyataannya, Imam Aziz memaparkan, bahwa dalam pengalamannya yang terlibat dalam berbagai studi resolusi konflik Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah hanya fokus pada uang ganti rugi (UGR). Seolah-olah dengan diberi uang, semua masalah selesai.

Padahal, tanah memiliki fungsi sosial turun temurun, misalnya saja, banyak petani penggarap atau buruh tani yang hidupnya tergantung pada keberadaan tanah tersebut.

“Trus pemerintah kasih uang ganti rugi, masalah dianggap selesai. Orang yang nggarap tanah itu gimana? Nggak ada yang tahu. Dia pindah ke mana? Banyak kasus begitu. Sementara di PSN Bendungan Bener ini tidak begitu,” kata Imam Aziz.

Peresmian Koperasi Tirto Mulo Bogowonto. Foto: Dok. Humas Pemda Jateng

Pernyataan Imam Aziz merujuk pada pembentukan Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto yang dikelola oleh warga terdampak pembangunan Bendungan Bener di 3 desa di Kecamatan Kepil, Wonosobo, dan kesepakatan kerjasama pengelolaan lahan ex-quarry di Desa Wadas, Purworejo. Keduanya berinti pada bahwa lahan yang dibebaskan dan telah diberi uang ganti rugi dikembalikan lagi ke warga untuk dikelola.

Di Wonosobo, lahan berupa sabuk hijau (greenbelt) yang bisa dikelola warga untuk perkebunan buah dan turunannya seperti wisata sedangkan di Wadas, lahan tambang quarry bisa digunakan sebagain untuk perkebunan dan wisata bekas ex tambang seperti di Tebing Breksi di Sleman, DIY.

Sementara Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Wonosobo sudah ditandatangani oleh Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto dan BBWS SO, lahan tambang di Wadas baru mulai disusun mekanisme pelembagaan warga dan detil PKS.

Menurut Imam Aziz, setahun setelah koperasi didirikan hari ini sudah tampak ada hasil dari penjualan aneka komoditi di lahan sabuk hijau itu yakni berupa kelapa, durian, dan buah-buahan lainnya.

“Itu baru jual mentah. belum lagi nanti ditingkatkan produksinya menjadi makanan olahan yang nilainya lebih tinggi lagi,” kata Imam Aziz.

Imam Aziz mencatat pernyataan dari perwakilan BBWS SO di FGD tersebut yakni BBWS SO tidak akan mengambil sepeser pun dari hasil warga mengelola lahan.

Pengalaman tersebut menurut Imam Aziz musti menjadi prototype dalam pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Indonesia. Bahwa PSN tidak hanya fokus pada uang ganti rugi dan menyelesaikan proyek, tapi juga bagaimana ruang hidup masyarakat setempat bisa terus berjalan.

Soal bagaimana prototype Wadas bisa masuk dalam aturan pengerjaan PSN, Imam Aziz mengatakan,”bisa Presiden menerbitkan Inpres yang ada poin kewajiban penyelenggaraan proyek tidak ada masyarakat yang dirugikan baik pemilik lahan maupun orang yang hidup di lahan ini. Tidak hanya UGR tapi juga ikut mengelola PSN.”

“Ini kita tidak harus mengubah sistem ekonomi secara menyeluruh, tapi dari kecil-kecil seperti ini nanti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ini yang harus jadi pola nasional, ini keberhasilan yang bisa diduplikasi, diterapkan di proyek-proyek nasional yang lain,” tambah Imam Aziz.

Modul untuk Model PSN

Sosiolog Aris Arif Mundayat saat berbicara di FGD. Foto: ESP

Sosiolog Aris Arif Mundayat, salah satu pembicara dalam FGD tersebut, ditemui usai acara menjelaskan bahwa pengalaman Ganjar Pranowo menjalin dialog dengan warga sehingga Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener bisa dilanjutkan dengan baik, seperti kata Imam Aziz, memang musti menjadi lesson learn bersama.

Proses Waduk Bener menurut Aris Arif menjadi sesuatu yang penting bukan hanya pengalaman dari proses pembangunan waduk itu sendiri tetapi solusi yang timbul di dalamnya.

“Solusi itu menjadi pelajaran penting pemerintah dan juga menjadi pelajaran penting bagi warga. Nah ini yang nanti rencananya oleh Pak Imam Aziz akan dibentuk tim lalu melakukan proses pencatatan dan menjadikan itu semacam modul yang bisa direplikasi secara nasional,” terangnya.

Mengenai arti penting Ganjar Pranowo dalam resolusi konflik di Wadas, Aris Arif mengatakan bahwa sepanjang mengikuti proses di Wadas dan Wonosobo, Ganjar telah menunjukkan keseriusannya untuk menjadi bagian dari solusi bagi warga.

“Dan sekali lagi prinsip kewarganegaraan itu dikembalikan oleh Pak Ganjar. Oleh karena itu dalam acara tadi, pak Ganjar mengatakan ini bisa menjadi model nasional yang nanti jika ada PSN yang dikembangkan maka persiapannya harus matang dari awal.”

“Kan tadi Pak Ganjar bilang persiapan PSN Bendungan Bener, awalnya sangat teknis, sehingga aspek sosialnya terlupakan. Nah ketika sangat teknis muncul aspek sosialnya. Meskipun terlambat tapi pada akhirnya bisa terselesaikan tinggal hal-hal kecil di dalam proses-proses yang masih belum pas, tumpeng tindih,” pungkas Aris Arif Mundayat.

Warga Tak Boleh Merasa Jadi Korban

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Staf Khusus Wakil Presiden Imam Aziz dalam FGD Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan di Magelang, Kamis (25/5). Foto: Dok. Panitia FGD

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat menjadi Keynoe Speaker di FGD tersebut mengatakan dengan tegas bahwa pada intinya warga terdampak PSN tak boleh dianggap dan merasa sebagai korban. Sebab, dengan model penyelesaian seperti di Wadas dan di Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, masyarakat ikut serta dan terlibat dalam pekerjaan PSN sejak awal.

“Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama sehingga mereka masih mendapat manfaat ekonomi setelah PSN jalan. Maka partisipasi masyarakat muncul.”

“Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional, potensi konflik bisa kita redam, hasil ekonominya bisa lebih tinggi. Masyarakat akan mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus karena kita terlibat, pemerintah terlibat, CSR terlibat atau mereka ikut dalam proyek strategis nasional itu sehingga semuanya terjaga, manfaat muncul, kelembagaan maupun koperasinya bisa berjalan,” papar Ganjar Pranowo.