Puluhan Atlet Difabel Bantul Demo, Bonus Juara Dibedakan dengan Non-Difabel

Puluhan atlet difabel Bantul melakukan aksi demonstrasi, Kamis (16/3). Foto: Widi Erha Pradana

Puluhan atlet difabel yang tergabung dalam National Paralympic Committee (NPC) Bantul mendatangi Kantor Pemkab Bantul dan DPRD Bantul untuk menyampaikan protes karena uang bonus untuk juara atlet difabel dalam Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) DIY dibedakan dengan atlet non-difabel yang bertanding dalam pekan olahraga daerah (Porda) DIY, Kamis (16/3).

Ketua NPC Bantul, Yulianto, mengatakan bahwa para atlet difabel di Bantul merasa kebijakan pemerintah dalam memberikan bonus untuk atlet tidak adil. Pasalnya, bonus untuk peraih medali emas dalam Peparda DIY hanya sebesar Rp 6 juta, medali perak Rp 3,5 juta, perunggu Rp 1,5 juta, serta Rp 500 ribu untuk atlet Peparda yang tidak meraih medali.

Sedangkan untuk atlet non-difabel dari Bantul yang bertanding dalam Porda DIY 2022 mendapatkan bonus jauh lebih besar. Untuk peraih medali emas misalnya, atlet non-difabel mendapat bonus Rp 15 juta, medali perak RP 7 juta, serta peraih medali perunggu mendapat Rp 2,5 juta.

“Kami merasa ini tidak adil, karena kami sama-sama atlet yang berjuang untuk mengharumkan nama Bantul,” kata Yulianto, Kamis (16/3).

Puluhan atlet difabel Bantul melakukan aksi demonstrasi, Kamis (16/3). Foto: Widi Erha Pradana

Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di DIY, bonus untuk atlet difabel di Bantul menurut Yulianto juga jauh lebih kecil. Di Kulon Progo misalnya, atlet Peparda 2022 yang meraih medali emas mendapat bonus Rp 15 juta, Rp 7 juta untuk perak, dan RP 4 juta untuk perunggu. Kabupaten Sleman memberikan bonus Rp 16 juta untuk peraih medali emas, Rp 7 juta untuk perak, dan Rp 4,5 juta untuk perunggu.

Di Gunungkidul, atlet Peparda 2022 peraih medali emas mendapat bonus Rp 12,5 juta, peraih perak Rp 4 juta, sedangkan untuk peraih perunggu sebesar Rp 1 juta. Sedangkan bonus untuk atlet Peparda 2022 di Kota Yogya, peraih medali emas mendapat Rp 16 juta, perak 6,5 juta, dan perunggu Rp 2,5 juta.

Padahal, selama tiga tahun sejak diadakannya Peparda DIY, Bantul selalu menjadi juara umum dalam gelaran Peparda DIY.

“Kami menuntut hak untuk disetarakan dengan atlet non-difabel. Kami sudah berjuang semaksimal mungkin untuk Kabupaten Bantul, dan hasilnya sudah nyata. Kami juara umum untuk yang ketiga kalinya. Tapi mengapa Pemerintah Kabupaten Bantul masih membedakan kami dengan atlet non difabel?” ujarnya.

Padahal, Yulianto mengatakan bahwa Bantul memiliki regulasi tentang penyandang disabilitas, yakni Perda No. 3 tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Difabel. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat non-difabel.

Dia meminta supaya misi Bantul sebagai kabupaten yang ramah difabel tidak hanya sebatas formalitas, tapi juga mesti diimplementasikan secara nyata.

“Jika memang tidak ada anggaran, kan bisa bonus untuk Porda dan Peparda digabung, lalu dibagi dua sama rata sehingga tidak ada perbedaan,” tegas Yulianto.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo. Foto: Widi Erha Pradana

Sementara itu, Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, mengatakan bahwa mestinya atlet difabel juga mendapatkan apresiasi yang layak atas prestasi mereka di Peparda DIY. Apa yang disampaikan oleh para atlet penyandang disabilitas tersebut menurut dia juga rasional dan logis, sehingga DPRD Bantul akan memperjuangkan hak-hak para atlet tersebut.

“Tahap awal kita akan komunikasi dengan OPD terkait, kemudian akan kita tindak lanjuti di dalam fungsi kami di anggaran, ketika anggaran itu mampu dan bisa diperjuangkan maksimal ya kita maksimalkan. Kita upayakan tahun ini (ada tambahan bonus),” kata Hanung Raharjo.