Punya Massa Terbesar, PDIP & PPP DIY Ingin Hilangkan Knalpot Brong saat Kampanye

Ilustrasi konvoi kampanye PDIP. Foto: DPC PDIP Purworejo

Penggunaan knalpot brong atau blombongan saat kampanye jadi salah satu persoalan yang terus terjadi setiap pemilihan umum (pemilu) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meski polisi telah melarang, namun knalpot brong masih saja dipakai di setiap konvoi kampanye.

Penggunaan knalpot brong ini bahkan menjadi perhatian khusus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam sejumlah kesempatan, ia kerap menyinggung penggunaan knalpot brong untuk kampanye yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat.

Salah satunya dalam acara Jogja Nyawiji Ing Pesta Demokrasi di Monumen Jogja Kembali (Monjali), pada akhir Oktober silam.

“Masihkah terdengar suara keras teriakan yel-yel yang berakhir dengan joget bersama, knalpot blombongan, konvoi peserta kampanye yang dalam praktiknya telah melahirkan gesekan sosial,” kata Sultan HB X.

Pandangan Jogja melakukan liputan khusus terkait penggunaan knalpot blombongan dalam kegiatan kampanye yang fokus pada dua partai politik dengan laskar simpatisan terbesar di DIY, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kantor DPD PDIP DIY. Foto: Widi RH Pradana/Pandangan Jogja

Kepada Pandangan Jogja, kedua parpol tersebut menyatakan untuk berkomitmen tak menggunakan knalpot blombongan dalam kegiatan kampanye mereka.

Mereka juga mengaku telah memberikan imbauan kepada laskar-laskar simpatisan mereka untuk melakukan kampanye secara damai dan tertib sehingga tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Dari dulu kita juga enggak pakai knalpot blombongan. Coba kemarin kalau kita sedang ada acara, seperti ulang tahun partai, kan mereka (laskar simpatisan) sudah mulai enggak pakai blombongan dan sebagainya,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DIY, Totok Hedi Santosa saat dihubungi Pandangan Jogja, Rabu (29/11).

Ia juga menegaskan jika sejak awal PDIP berkomitmen untuk berpolitik secara sehat dan gembira. Karena itu, ia meyakini jika laskar-laskar simpatisan mereka akan melakukan kampanye secara simpatik.

“Jadi intinya sama, imbauan kepolisian, imbauan Ngarsa Dalem (Sultan HB X), sama dengan imbauan pimpinan partai untuk tertib, untuk bersama-sama menghormati yang lain,” tegasnya.

Kantor DPW PPP DIY. Foto: Widi RH Pradana/Pandangan Jogja

Hal sama juga disampaikan oleh Pengurus Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP, Joko Riyadi. DPW PPP DIY menurutnya juga telah menginstruksikan kepada laskar-laskar simpatisan mereka untuk melakukan kampanye secara simpatik.

“Secara normatif sudah kita imbau kepada para laskar untuk tertib, patuhi aturan lalu lintas, bahkan kita kirimkan surat,” kata Joko Riyadi.

Tahun lalu, saat acara Harlah PPP, cara kampanye simpatik ini sudah coba dilakukan dengan melombakan barisan sepeda motor dengan rute yang telah ditentukan. Setiap laskar akan dinilai koreografi mereka dan pemenangnya mendapat hadiah berupa kambing.

“Cara ini cukup efektif, karena selain jadi hiburan untuk masyarakat juga membuat mereka lebih tertib. Kita ingin cara ini juga dilakukan lagi di kampanye kali ini,” ujarnya.

Menurutnya, cara-cara kampanye dengan konvoi blombongan selama ini juga tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi partai. Sebaliknya, hal itu justru kerap membuat masyarakat antipati sehingga malah merugikan partai.

“Itu jadi masalah, memang kelihatannya besar di jalan, tapi di TPS tidak ada,” kata Joko.