PUPR Bangun 1 Juta Lebih Rumah pada 2022, tapi Yogya Tak Dapat Kuota

Konten Media Partner
19 Januari 2023 15:07 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi Program Sejuta Rumah yang dibangun Kementerian PUPR. Foto: PUPR
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Program Sejuta Rumah yang dibangun Kementerian PUPR. Foto: PUPR
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Sejuta Rumah (PSR) sepanjang tahun 2022 mencapai 1.117.491 unit di seluruh Indonesia. Program itu merupakan upaya pemerintah dan pelaku usaha pembangunan perumahan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat sejak tahun 2015.
ADVERTISEMENT
Meski ada satu juga lebih rumah yang dibangun di Indonesia melalui program tersebut pada tahun lalu, namun ternyata tidak ada yang dibangun di Yogyakarta. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti. Dia mengatakan, tahun lalu DIY tidak mendapatkan kuota program PSR dari pemerintah pusat tersebut.
“Untuk kuota tidak ada ya,” kata Anna Rina Herbranti saat dihubungi Pandangan Jogja, Kamis (19/1).
Padahal, backlog atau kekurangan rumah di DIY masih cukup tinggi, mencapai sekitar 250.000 unit. Meski begitu, sejak tahun 2022 kemarin DIY memiliki program untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai oleh APBD dan Dana Keistimewaan.
“Dari tahun 2022 kemarin kita sudah membangun total 1.196 unit, baik yang melalui PUPESDM dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang berasal dari dana keistimewaan melalui kalurahan,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPESDM DIY, Anna Rina Herbranti. Foto: Humas Pemda DIY
Dari realisasi itu, 930 unit rumah cukup diperbaiki terutama untuk bagian atap, lantai, dan dinding (aladin) yang mengalami kerusakan. Karena masih memungkinkan untuk diperbaiki, maka rumah-rumah tersebut cukup diperbaiki saja, tidak harus dibangun baru.
ADVERTISEMENT
“Tapia da 226 rumah itu harus dengan pembangunan baru, itu yang kondisinya sudah benar-benar rusak parah,” kata dia.
Sementara itu, ada 40 unit rumah yang dibangun menggunakan dana BKK atau dana keistimewaan yang dikerjakan langsung oleh kalurahan, tidak melalui Dinas PUPESDM.
Tahun ini, Dinas PUPESDM menargetkan untuk melakukan perbaikan RTLH di 15 kecamatan yang tersebar di dua kabupaten, yakni Bantul dan Gunungkidul. Dari 15 kecamatan itu, total ada 25 titik dimana jumlah rumah di tiap titik itu akan bervariasi, mulai dari tujuh hingga belasan rumah.
“Untuk anggarannya sekitar Rp 7 miliar yang berasal dari dana keistimewaan,” kata Anna Rina Herbranti.