Rumah Rp 451 Juta Diharapkan Disubsidi, Gaji Rp 5 Juta Bisa Beli Hunian di Yogya

Ilustrasi rumah sederhana berharga Rp 400 jutaan di Yogya. Foto: Pixabay

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ilham Muhammad Nur, mengusulkan solusi supaya keluarga-keluarga di DIY dengan gaji atau pendapatan Rp 5 juta bisa membeli rumah di Yogya.

Solusi itu menurut Ilham adalah dengan memberikan subsidi untuk rumah sederhana. Subsidi rumah sederhana ini bisa menjadi solusi dari minimnya suplai rumah subsidi di DIY, padahal rumah subsidi diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan atau kekurangan hunian di DIY yang kini jumlahnya sekitar 250.000 unit.

“Berkali-kali kami usulkan, beri subsidi untuk rumah sederhana,” kata Ilham Muhammad Nur saat dihubungi Pandangan Jogja @Kumparan, baru-baru ini.

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan turunan dari Omnibus Law, dijelaskan bahwa rumah dibagi menjadi tiga kategori: rumah sederhana, rumah menengah, dan mewah.

Rumah sederhana adalah rumah yang harganya maksimal tiga kali dari rumah subsidi, yakni Rp 150.500.000, sehingga sebuah rumah bisa dikatakan rumah sederhana jika harganya maksimal Rp 451.500.000.

“Rumah subsidi sebenarnya masuk kategori mana? Kan ya masuk kategori rumah sederhana,” ujarnya.

Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur. Foto: Istimewa

Menurut Ilham, rumah kategori sederhana mestinya juga bisa mendapatkan fasilitas subsidi yang sama dengan rumah subsidi. Adapun fasilitas subsidi yang dimaksud di antaranya pemotongan PPh dari 2,5 persen jadi 1 persen, tidak wajib pungut PPN, serta mendapat bantuan untuk sarana dan prasarana perumahan seperti jalan, pagar, pintu masuk, dan fasilitas umum lainnya untuk pengembang.

Sedangkan untuk pembeli, fasilitas subsidi yang dimaksud berupa subsidi uang muka dan subsidi bunga selama masa pinjaman. Sehingga misalnya bunganya hanya 0,5 persen tiap bulan atau 6 persen selama 1 tahun, jika terjadi floating atau kenaikan suku bunga melebihi 6 persen, maka sisanya akan dibayar negara.

“Itu akan sangat menekan harga kita, karena enggak mungkin lagi mengandalkan suplai rumah subsidi harga Rp 150.500.000,” kata dia.

Misalnya, jika ada rumah seharga Rp 400 juta, karena pengembang tidak lagi memotong PPN dan PPh dipotong hanya jadi 1 persen saja, ditambah dengan perizinan yang lebih dipercepat maka modal yang dikeluarkan oleh pengembang bisa lebih rendah.

“Sehingga harga rumah bisa kami reduksi sampai di atas 10 persen, mulai 15 sampai 20 persen. Seandainya kita memasok harga Rp 250 juta, kemungkinan akan bisa kita pasok di Rp 210 jutaan,” ujarnya.

Dari sisi pembeli, misalnya suami istri sama-sama bekerja dan mendapat gaji UMR dengan total pendapatan mereka Rp 5 juta, maka menurut Ilham mereka sudah bisa membeli rumah dengan harga Rp 300 juta melalui fasilitas subsidi. Meskipun dengan masa tenor yang lebih panjang, antara 15 sampai 20 tahun, tapi paling tidak memiliki rumah di Yogya bukan lagi jadi mimpi bagi pekerja yang bergaji UMR.

Hitung-hitungan perbankan menurut Ilham, jika keluarga memiliki pendapatan Rp 5 juta, maka yang bisa diambil untuk KPR hanya 40 persen atau Rp 2 juta. Karena mendapat subsidi dari negara, maka dia jadi lebih mampu.

“Prinsipnya, kalau dia pinjam Rp 300 juta, itu rata-rata angsurannya kalau tanpa gimmick, floating itu kurang lebih Rp 3 jutaan dengan tenor 15 tahun sampai 20 tahun. Seandainya 3 juta itu disubsidi oleh pemerintah separuh, kan hanya Rp 1,5 juta saja angsurannya,” jelas Ilham Muhammad Nur.

Konsep seperti ini menurut dia juga akan efektif jika diterapkan di daerah-daerah dengan tingkat urban yang tinggi. Selain memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat, pemberian subsidi untuk rumah sederhana juga akan mendorong geliat bisnis di dunia properti.

“Dari sisi pengembang, kami juga melihat pasarnya akan sangat besar, karena bisnis apapun yang bermitra dengan negara pasti aman,” ujarnya.