Sejumlah Massa Gelar Demo di Titik Nol Yogya, Singgung Jokowi, Gibran, & Prabowo

Suasana demonstrasi di Nol Kilometer Yogyakarta, Minggu (20/10). Foto: Istimewa

Bertepatan dengan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Joko Widodo, sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Minggu (20/10) sore.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Pandangan Jogja, massa tersebut tergabung dalam Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD). Beberapa spanduk seruan dibentangkan, di antaranya bertuliskan ‘Tanam Padi Tumbuh Pabrik, Tanam Jagung Tumbuh Gedung, Tanam Modal Tumbuh Korupsi’ dan ‘Seret 3 Setan, Bangun Budaya Tanding, Hancurkan Kapitalisme, Militerisme, Sisa Feodal’.

Selain itu, mereka juga memaparkan 6 pernyataan sikap. Pernyataan tersebut menyinggung Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Suasana demonstrasi di Nol Kilometer Yogyakarta, Minggu (20/10). Foto: Istimewa

Mereka menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, yang dianggap gagal memenuhi janji Nawacita. Massa juga menuding Jokowi telah mengkhianati konstitusi dengan membangun dinasti politik. Mereka menolak pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

“Kami menolak Gibran sebagai wapres, karena dicalonkan dengan rekayasa pengkhianatan terhadap konstitusi,” begitu bunyi poin kedua pernyataan sikap tersebut.

“Jokowi selama berkuasa menggunakan hukum dan alat negara untuk kepentingan politik praktis. Merepresi masyarakat sipil. Menyandera lawan politik. Keluarga Jokowi diduga menerima berbagai gratifikasi dari kepentingan bisnis. Kami menuntut Jokowi dan keluarganya harus diadili atas segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi,” begitu poin ketiga.

Suasana demonstrasi di Nol Kilometer Yogyakarta, Minggu (20/10). Foto: Istimewa

Lalu pernyataan keempat mereka yakni menuntut negara untuk mengadili perihal dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Prabowo.

Adapun pernyataan selanjutnya berupa ajakan kepada masyarakat untuk terus waspada, bersolidaritas, dan menyiapkan agenda merebut demokrasi.

“Kami menyerukan kepada masyarakat sipil agar mengambil sikap oposisi kritis untuk mendorong peradilan pelanggaran etika demokrasi dan konstitusi,” begitu poin terakhir pernyataan sikap tersebut.