Sekjen PDIP: Deklarasi Anies Bertentangan dengan Visi Parpol Koalisi Jokowi-Amin

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di UGM Senin (10/10). Foto: Widi Erha Pradana

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi langkah Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk pemilu 2024 mendatang. Hasto mengatakan, bahwa deklarasi tersebut bertentangan dengan semangat bersama partai politik (parpol) koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pasalnya, NasDem yang sampai saat ini masih jadi bagian dari parpol koalisi justru mengusung capres yang kebijakannya sering bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mencontohkan kebijakan Anies terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan yang kontradiktif dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Contohnya saya mendengar berkali-kali Pak Anies tetap mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap di Jakarta, sementara pak Jokowi menginginkan suatu kesinambungan kepemimpinan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu dapat dijalankan sebaik-baiknya," kata Hasto Kristiyanto usai memberikan materi dalam seminar politik yang digelar FISIPOL UGM, Senin (10/10).

"Ketika ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai pengusung Pak Jokowi, maka ini akan kontradiktif," tegasnya.

Hasto mengatakan, parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin mestinya fokus untuk mendukung keberhasilan daj keberlanjutan program-program Jokowi. Menurutnya, parpol koalisi terikat pada etika politik untuk mendorong keberhasilan program-program pemerintah hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Misalnya, jika saat ini pemerintahan Jokowi sedang fokus untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi akibat pandemi dan tekanan perekonomian global akibat perang Rusia-Ukraina, maka seluruh parpol koalisi harusnya punya komitmen yang sama.

Terlebih, masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin masih cukup lama, baru akan berakhir pada Oktober 2024.

"Jangan sampai mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda," kata dia.

Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak akan ikut campur dalam urusan internal NasDem. Hal itu menurut dia merupakan kebebasan dan kedaulatan setiap parta dalam menentukan strategi politiknya.

"PDI tidak intervensi di situ. Hanya jangan sampai skala prioritas yang ditetapkan oleh Pak Jokowi kemudian bergeser sehingga kontestasi menjadi terlalu dini, apalagi kalau yang dicalonkan itu punya policy yang berbeda dengan Pak Jokowi," tegas Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP NasDem, Willy Aditya. Foto: Widi Erha Pradana

Sementara itu, Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, menangkis tudingan bahwa NasDem sudah tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menegaskan bahwa NasDem akan tetap mendukung dan menjadi bagian dari partai koalisi sampai masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berakhir.

"NasDem kan yang mengusung Pak Jokowi. NasDem masih setia dalam barisan Pak Jokowi," kata Willy Aditya.

Hal itu ditunjukkan dalam pidato deklarasi Anies, dimana Anies mengatakan semangat continuity and change.

"Spirit apa yang menjadi legacy Pak Jokowi, apa yang menjadi capaian-capaian Pak Jokowi, tentu itu harus kita lanjutkan. Dan apa yang menjadi hal-hal yang kurang itu yang kita perbaiki," tegasnya.