Konten Media Partner

Sekolah Rakyat di DIY: Dibangun untuk Warga Miskin, Setara SLTA & Ada Ijazah

8 April 2025 16:06 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi siswa SMA. Foto: Odua Images/Canva
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi siswa SMA. Foto: Odua Images/Canva
ADVERTISEMENT
Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Sosial (Dinsos) DIY telah ajukan pendirian Sekolah Rakyat (SR) setara jenjang SLTA ke Kementerian Sosial. Sekolah ini dibangun untuk memberikan pendidikan gratis anak-anak dari keluarga kategori miskin.
ADVERTISEMENT
Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintarsih, mengatakan pihaknya mengajukan 6 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 25 siswa per kelas untuk SR itu. Namun, angkanya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Enam rombel itu usulan awal kami. Tapi nanti yang verifikasi tim pusat. Bisa jadi nanti tim pusat berubah, ini bisa 8 rombel misalkan seperti itu,” kata Endang dihubungi Pandangan Jogja, Selasa (8/4).
Lebih spesifik, siswa yang bersekolah di SR merupakan anak-anak dari keluarga penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan sejenisnya. Akan ada proses seleksi dan nantinya para siswa akan tinggal di asrama secara gratis.
“Untuk muridnya, kita akan lihat keluarga miskin kayak dari PKH, itu kan banyak, nah nanti kita seleksi. Pendidikan nanti di Sekolah Rakyat itu berasrama, dia tinggal di dalamnya,” ujar Endang.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, SR ini dibentuk untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan karakter. “Anak-anak dari keluarga miskin, tapi mentalnya tidak boleh miskin. Kita akan bangun karakter. Di SR nanti bagaimana pendidikan karakter nanti itu yang kita utamakan,” katanya.
Pendidikan akan dilaksanakan dengan sistem asrama penuh. Pembiayaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari segi bangunan, SR ini diajukan oleh Dinsos DIY di daerah Bantul untuk lahan seluas 5 hektare. Saat ini lahan tersebut masih dalam tahap verifikasi di Kemensos.
Selain SR setara SLTA, Endang mengatakan pemerintah kabupaten/kota juga didorong untuk mengusulkan pendirian SR di tingkat SD dan SMP. Tujuannya agar penanganan kemiskinan bisa dilakukan sejak usia dini.